Kandang Sapi BUMDes Desa Kodak Kosong, Dana Rp178 Juta Dipertanyakan

Sampang |Bratapos.com - Pemerintah Desa Kodak, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang, mengalokasikan anggaran program ketahanan pangan (Ketapang) pada tahun 2025 untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sepaket pengadaan sapi. Program tersebut digagas sebagai upaya mendorong kemandirian ekonomi desa berbasis sektor peternakan. Rabu, 06 Mei 2026.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, penyertaan modal untuk program tersebut bersumber dari Dana Desa (DD) tahun 2025 dengan nilai mencapai Rp178.043.000.

BACA JUGA : Sempat Senyap, Dugaan Korupsi Dana BOP PKBM di Sampang Kembali Disorot

Namun, realisasi program tersebut kini menuai sorotan. Hasil pantauan di lapangan menunjukkan bahwa kandang sapi yang dibangun sudah berdiri, tetapi belum diisi ternak maupun aktivitas pengelolaan. Kondisi kandang tampak kosong tanpa tanda-tanda kegiatan peternakan.

Situasi ini memunculkan tanda tanya di tengah masyarakat terkait penggunaan anggaran BUMDes yang bersumber dari Dana Desa. Pasalnya, program BUMDes sejatinya dirancang sebagai motor penggerak ekonomi desa yang diharapkan mampu memberikan manfaat langsung bagi warga.

Sejumlah warga mengaku heran dengan kondisi tersebut. Mereka menilai anggaran yang cukup besar seharusnya dapat menghasilkan program yang produktif.

“Kalau hanya bangunan tanpa isi, tentu kami bertanya-tanya,” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.

Saat dikonfirmasi, Penjabat (Pj) Kepala Desa Kodak, Ismail, belum memberikan respons terkait kosongnya kandang sapi tersebut.

Sementara itu, Husnul yang disebut sebagai mentor desa menjelaskan bahwa dana untuk pembelian sapi hingga kini belum dicairkan. Menurutnya, anggaran yang telah keluar baru sebatas untuk sewa kandang.

“Untuk pembelian sapi masih belum keluar, yang cair baru sewa kandang,” ujarnya.

Namun, saat dimintai penjelasan rinci terkait penggunaan total anggaran Rp178 juta, Husnol tidak memberikan keterangan detail dan menyarankan agar data tersebut dicek kembali.

“Coba lihat datanya,” katanya singkat.

Di sisi lain, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kecamatan Torjun, Halil, menilai tidak masuk akal jika seluruh anggaran sebesar Rp178 juta hanya digunakan untuk sewa kandang.

“Kalau sewa kandang sebesar itu tidak mungkin. Kemungkinan yang sudah dicairkan baru untuk sewa kandang. Untuk pencairan modal pembelian sapi, saya kurang paham karena itu dikelola oleh BUMDes,” jelasnya.

Halil menerangkan, secara administrasi, apabila dana dari rekening kas desa telah ditransfer ke rekening BUMDes, maka secara sistem dana tersebut dianggap telah dicairkan. Berdasarkan laporan yang diterima pihak kecamatan, dana tersebut sudah masuk ke rekening BUMDes Desa Kodak.

“Kalau dari BUMDes sudah dicairkan atau belum, itu saya tidak paham. Pengawasan langsung ada pada kepala desa atau penjabat kepala desa,” tambahnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa pihak kecamatan telah menggelar pertemuan dengan operator desa dan pengurus BUMDes se-Kecamatan Torjun. Dalam forum tersebut, seluruh pihak diwajibkan menyusun laporan berkala setiap enam bulan.

“Laporan harus dibuat setiap enam bulan sekali dari BUMDes ke desa, kemudian dilaporkan ke kecamatan,” pungkasnya.

Masyarakat pun berharap adanya transparansi dan penjelasan terbuka terkait penggunaan anggaran tersebut, serta langkah konkret agar program ketahanan pangan ini dapat segera berjalan dan memberikan manfaat nyata.

Sorotan ini diharapkan menjadi perhatian serius bagi pihak terkait agar pengelolaan dana desa tepat sasaran dan tidak menimbulkan polemik di kemudian hari. 

Far