BANYUWANGI, BRATAPOS.com – Komitmen Ipuk Fiestiandani dalam mendorong transformasi digital pemerintahan kembali mendapat panggung nasional. Bupati Banyuwangi itu tampil sebagai salah satu panelis dalam forum bergengsi Indonesia Summit 2026 bersama Luhut Binsar Pandjaitan di The Tribrata Dharmawangsa, Jakarta, Kamis (18/6/2026).
Dalam sesi diskusi bertajuk “Next-Gen Fiscal Policy: Integrating Technology for Inclusive Growth”, Ipuk memaparkan keberhasilan Kabupaten Banyuwangi sebagai daerah percontohan program Perlindungan Sosial Digital (Perlinsos Digital) yang diinisiasi pemerintah pusat. Forum tersebut turut dibuka oleh Pramono Anung dan menghadirkan sejumlah tokoh nasional.
BACA JUGA :
Bertemu Mensos Gus Ipul, Bupati Ipuk Laporkan Progres Sekolah Rakyat dan Digitalisasi Perlinsos
Di hadapan para pemangku kebijakan, akademisi, serta pelaku industri, Ipuk menegaskan bahwa digitalisasi layanan publik bukan sekadar modernisasi sistem, melainkan langkah strategis untuk memastikan bantuan sosial tersalurkan secara tepat sasaran.
“Melalui Perlinsos Digital, data penerima bantuan sosial dapat terpantau secara real time dan terintegrasi. Dengan begitu, potensi salah sasaran, data ganda, hingga penerima fiktif dapat diminimalkan,” ujar Ipuk.
Menurutnya, akurasi data menjadi fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Namun, Ipuk tidak menampik bahwa proses digitalisasi di daerah menghadapi tantangan nyata, terutama terkait infrastruktur jaringan internet yang belum merata. Banyuwangi, yang memiliki bentang geografis luas dengan kawasan pegunungan dan perkebunan, masih menghadapi sejumlah titik blank spot.
“Masih ada wilayah yang akses internetnya terbatas, khususnya di kawasan perkebunan dan pegunungan. Tetapi dengan komitmen yang kuat, kolaborasi lintas sektor, dan semangat gotong royong, tantangan itu bisa diatasi,” ungkapnya Ipuk dalam sesi yang dipandu jurnalis senior, Uni Lubis.
Paparan Ipuk mendapat apresiasi langsung dari Luhut. Menurutnya, langkah Banyuwangi menunjukkan bagaimana transformasi digital mampu memperkuat akuntabilitas birokrasi sekaligus menutup celah penyimpangan dalam pelayanan publik.
Luhut menegaskan, pemerintah pusat saat ini terus mempercepat integrasi data lintas kementerian dan lembaga dengan memanfaatkan teknologi Artificial Intelligence (AI). Integrasi tersebut juga melibatkan aparat penegak hukum seperti Kejaksaan, Kepolisian, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi.
“Ke depan, sistem akan semakin transparan dan semua proses bisa dipantau. Potensi tindakan koruptif dapat terdeteksi sejak dini, sehingga pengawasan menjadi lebih efektif,” tegas Luhut.
Keikutsertaan Ipuk dalam forum nasional ini, mempertegas posisi Banyuwangi sebagai salah satu daerah yang konsisten mendorong inovasi digital dalam tata kelola pemerintahan. Berbagai inovasi yang lahir dari daerah tersebut, kini kerap menjadi rujukan dalam pengembangan pelayanan publik berbasis teknologi di tingkat nasional.
Indonesia Summit 2026 sendiri berlangsung selama dua hari dengan menghadirkan para pembicara dari berbagai sektor, mulai dari menteri, pejabat tinggi negara, kepala daerah, akademisi, hingga tokoh publik. Selain Pramono Anung, forum ini juga dihadiri Dedi Mulyadi dan sejumlah kepala daerah lain yang berbagi gagasan tentang masa depan pembangunan Indonesia berbasis inovasi dan teknologi. (rag/bp-bwi)
Prev Article
Bertemu Mensos Gus Ipul, Bupati Ipuk Laporkan Progres Sekolah Rakyat dan Digitalisasi Perlinsos
