APBD Banyuwangi 2027 Hadapi Tantangan Fiskal, Bupati Ipuk Ajak Semua Pihak Perkuat Kolaborasi Pembangunan

BANYUWANGI, BRATAPOS.com – Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mulai menyusun arah kebijakan pembangunan tahun 2027 dengan menghadapi tantangan fiskal yang diproyeksikan semakin kompleks. Di tengah keterbatasan ruang anggaran dan ketidakpastian ekonomi global, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menegaskan pentingnya kolaborasi seluruh pemangku kepentingan agar pembangunan daerah tetap berjalan berkelanjutan.

Hal tersebut disampaikan Ipuk saat memaparkan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPRD Banyuwangi, Rabu (8/7/2026).

BACA JUGA : SILPA Rp154,7 Miliar dan Opini WDP, Jadi Sorotan DPRD Kota Madiun dalam Rapat Paripurna

Rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Banyuwangi Michael Edy Hariyanto itu, menjadi tahapan awal pembahasan arah kebijakan fiskal daerah sebelum penyusunan RAPBD 2027.

Dalam paparannya, Ipuk menjelaskan penyusunan APBD 2027 tidak lepas dari berbagai tekanan eksternal, mulai dari perlambatan ekonomi global, gejolak harga energi, gangguan rantai pasok perdagangan internasional, inflasi, fluktuasi suku bunga dan nilai tukar, hingga keterbatasan kemampuan fiskal pemerintah daerah.

"Karena itu pemerintah daerah dituntut menyusun APBD yang tidak hanya menjaga keberlanjutan pembangunan, tetapi juga mampu mengantisipasi berbagai risiko fiskal yang dapat memengaruhi stabilitas keuangan daerah," ujar Ipuk.

Menurutnya, tantangan tersebut semakin berat mengingat sebagian besar pemerintah daerah masih bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat. Oleh sebab itu, sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat menjadi faktor utama dalam menjaga stabilitas pembangunan.

"Dalam menghadapi berbagai guncangan dan perubahan besar, kita mampu merespons melalui kerja sama yang kuat antara eksekutif, legislatif, dan seluruh lapisan masyarakat. Sinergi ini menjadi kekuatan besar dalam menghadirkan kebijakan ekonomi makro dan fiskal yang tepat serta terukur," katanya.

Ipuk menilai, kolaborasi tersebut telah memberikan hasil positif. Pertumbuhan ekonomi Banyuwangi pada 2025 tercatat mencapai 5,65 persen, melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur maupun nasional.

Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tetap menerapkan proyeksi yang realistis untuk tahun 2027 dengan mempertimbangkan dinamika ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan berada pada kisaran 5,41 persen, dengan target Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 75,87, sementara angka kemiskinan ditargetkan turun hingga 5,77 persen.

Dari sisi fiskal, dalam rancangan KUA-PPAS 2027, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp2,492 triliun, atau turun sekitar 14,22 persen dibanding APBD 2026. Kendati demikian, Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru diproyeksikan meningkat menjadi Rp898,8 miliar, naik dari Rp800,8 miliar pada tahun sebelumnya.

Sementara itu, belanja daerah direncanakan sebesar Rp2,468 triliun, turun sekitar 15,39 persen dibandingkan APBD 2026 yang mencapai Rp2,917 triliun. Penyesuaian tersebut dilakukan sebagai langkah menjaga kesehatan fiskal daerah sekaligus memastikan belanja tetap efektif, efisien, dan tepat sasaran.

"Pemerintah berharap perekonomian daerah terus bergerak semakin baik, sehingga mampu meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat," ujar Ipuk.

Sebagai arah pembangunan tahun 2027, Pemkab Banyuwangi mengusung tema "Penguatan Daya Saing SDM dan Ekonomi Lokal Berbasis Hilirisasi dan Pariwisata Berkelanjutan yang Berdampak pada Kesejahteraan Rakyat."

Tema tersebut menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia, mengembangkan industri berbasis hilirisasi, memperkuat sektor pariwisata berkelanjutan, serta mengoptimalkan pemanfaatan seluruh potensi daerah melalui tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

"Dengan arah pembangunan tersebut, kami berharap setiap kebijakan dan program yang dijalankan mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Banyuwangi," pungkas Ipuk. (rag/bp-bwi)