Delapan Fraksi Sampaikan Catatan P-APBD 2026, DPRD Kota Madiun Segera Dalami Bersama OPD

Madiun || Bratapos.com – DPRD Kota Madiun menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Pemandangan Umum (PU) Fraksi terhadap Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2026, Rabu (26/8/2026).

BACA JUGA : Kewajiban Belum Jatuh Tempo, Rencana Lelang Tanah PT MKP oleh KPKNL Madiun Dinilai Cacat Hukum

Dalam rapat tersebut, delapan fraksi DPRD Kota Madiun menyampaikan sejumlah catatan terhadap rancangan P-APBD 2026. Sorotan mencakup sektor pendapatan, belanja, pembiayaan, hingga kondisi fiskal daerah.

Ketua DPRD Kota Madiun Armaya mengatakan, seluruh pandangan umum fraksi akan menjadi bahan pembahasan lebih lanjut melalui rapat dengar pendapat (RDP) antara komisi DPRD dengan organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai mitra kerja.

“Seluruh pandangan fraksi akan kami tindak lanjuti melalui RDP bersama OPD mitra. Nanti akan kami dalami terkait pendapatan, program kegiatan, pembiayaan, maupun perubahan untuk menentukan arah kebijakan yang sebenarnya bagaimana,” ujar Armaya.

Menurutnya, pembahasan P-APBD dilakukan secara bertahap, mulai dari KUA-PPAS, penyampaian nota keuangan, hingga pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) masing-masing OPD bersama komisi terkait.

“Banyak tadi. Dari pendidikan, dari BTT, dan lain sebagainya. Itu nanti akan kita bahas. Kenaikannya yang signifikan itu di mana, lalu kenapa, ada apa, nanti kita tanyakan di proses selanjutnya,” katanya.

Dari delapan fraksi yang menyampaikan pandangan umum, Fraksi PDI Perjuangan salah satunya menyoroti target Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Usman Effendi, menyampaikan bahwa dalam rancangan P-APBD 2026, target PAD Kota Madiun mengalami kenaikan sekitar Rp13,9 miliar dari anggaran sebelum perubahan sebesar Rp296,8 miliar. Dengan penyesuaian tersebut, target PAD dalam P-APBD 2026 diproyeksikan menjadi sekitar Rp310,7 miliar.

Fraksi PDI Perjuangan mempertanyakan strategi Pemerintah Kota Madiun dalam meningkatkan PAD pada tahun-tahun berikutnya. Fraksi tersebut mendorong agar peningkatan pendapatan daerah tidak hanya mengandalkan transfer dari pemerintah pusat.

“Bagaimana strategi pemerintah dalam meningkatkan pendapatan di tahun-tahun berikutnya tanpa bergantung pada Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat?” tanya Usman.

Sementara itu, Plt Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, pandangan umum fraksi merupakan hasil analisis DPRD terhadap nota keuangan APBD Perubahan yang sebelumnya telah disampaikan Pemerintah Kota Madiun.

Menurut Bagus, seluruh pertanyaan dan catatan dari fraksi akan dijawab pemerintah daerah melalui tahapan pembahasan yang telah dijadwalkan, termasuk jawaban Wali Kota dan RDP bersama OPD.

“Pandangan fraksi merupakan hasil telaah terhadap nota keuangan yang kami sampaikan. Seluruh masukan dan pertanyaan akan kami jawab melalui jawaban Wali Kota dan pembahasan bersama OPD,” ujar Bagus.

Terkait realisasi belanja modal, Bagus menjelaskan angka sekitar 10 persen dalam nota keuangan merupakan pembayaran yang telah terealisasi saat data disusun. Sementara pelaksanaan pekerjaan masih berjalan.

“Kalau progres terbaru, serapan belanja modal sudah sekitar 50 persen. Namun masih ada pekerjaan yang berjalan dan belum seluruhnya dibayarkan,” pungkasnya. jhon mz