Kemen HAM RI Perkuat Sinergi Lintas Sektoral untuk Pemajuan HAM di Jawa Timur

Surabaya | bratapos.com – Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemen HAM RI) menggelar pertemuan sinergitas lintas sektoral bertajuk “Bersama Membangun Peradaban HAM” di Surabaya pada 18–20 Juni 2026. Kegiatan ini mempertemukan unsur pemerintah daerah, komunitas, akademisi, organisasi masyarakat, serta pelaku usaha guna memperkuat kolaborasi dalam perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan hak asasi manusia. 

Wakil Menteri HAM RI, Mugiyanto, mengatakan bahwa pemajuan HAM merupakan tanggung jawab negara yang tidak dapat dijalankan sendiri oleh pemerintah. Karena itu, diperlukan keterlibatan seluruh elemen masyarakat untuk memastikan nilai-nilai HAM dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan.

BACA JUGA : Pimpin Rapat Paripurna, Ketua DPRD Pasuruan Soroti Realisasi APBD 2025 yang Berbalik Surplus

“Untuk memastikan sinergi para pihak dalam tanggung jawab hak asasi manusia, baik perlindungan, pemenuhan maupun penghormatan HAM,” ujar Mugiyanto usai menghadiri pertemuan di Surabaya. 

Menurutnya, Jawa Timur dipilih sebagai lokasi penyelenggaraan karena memiliki tantangan yang cukup besar dalam berbagai aspek sosial. Namun demikian, provinsi ini dinilai mampu menjadi contoh dalam penanganan berbagai isu HAM melalui kerja sama yang baik antara pemerintah dan masyarakat.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, menyampaikan apresiasi atas inisiatif Kemen HAM RI yang telah memfasilitasi pertemuan berbagai elemen masyarakat di Jawa Timur. Ia menilai kegiatan tersebut sejalan dengan visi pembangunan daerah yang mengedepankan harmoni sosial dan penghormatan terhadap hak-hak warga.

Adhy menegaskan bahwa keberagaman budaya dan potensi sosial di Jawa Timur memerlukan pemahaman bersama mengenai pentingnya penghormatan dan perlindungan HAM. Menurutnya, seluruh elemen, mulai dari akademisi, budayawan, pekerja hingga komunitas masyarakat, perlu memiliki kesadaran yang sama dalam menjalankan aktivitas dan pembangunan daerah.

Lebih lanjut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur berencana menindaklanjuti hasil pertemuan tersebut melalui program sosialisasi dan penguatan pemahaman HAM hingga tingkat masyarakat yang lebih luas. Program tersebut akan dilaksanakan bekerja sama dengan Kantor Wilayah Kementerian HAM Jawa Timur.

“Pondasi pembangunan Jawa Timur tidak bisa berjalan tanpa dilandasi pemenuhan dan penghormatan hak asasi manusia,” kata Adhy.

Melalui forum ini, Kemen HAM RI berharap terbangun sinergi yang lebih kuat antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam mewujudkan pembangunan yang berorientasi pada penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak asasi manusia di Jawa Timur.