Sempat Senyap, Dugaan Korupsi Dana BOP PKBM di Sampang Kembali Disorot

Sampang | bratapos.com – Dugaan penyimpangan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) pada sejumlah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Kabupaten Sampang kembali menjadi sorotan. Dugaan tersebut mencakup indikasi manipulasi data peserta didik hingga dugaan penyalahgunaan anggaran yang disebut-sebut melibatkan oknum tertentu.

BACA JUGA : Warga Kumpulrejo Protes Dan Bentangkan Spanduk Tolak Pengeboran Minyak Oleh PT TGE.

Berdasarkan informasi yang dihimpun tim investigasi Bratapos.com, dugaan penyimpangan tersebut terjadi sepanjang tahun 2024. Modus yang diduga digunakan ialah memasukkan data peserta didik fiktif untuk meningkatkan jumlah penerima dana BOP dari pemerintah pusat.

Dengan bertambahnya jumlah peserta didik dalam administrasi, nilai bantuan yang diterima lembaga juga diduga meningkat. Dana tersebut kemudian diduga tidak sepenuhnya digunakan sebagaimana mestinya.

Seorang narasumber yang mengaku sebagai pengelola salah satu PKBM di Kabupaten Sampang juga menyampaikan adanya dugaan mekanisme setoran yang disebut berlaku secara tidak tertulis. Namun, informasi tersebut masih memerlukan pembuktian lebih lanjut oleh aparat penegak hukum.

Saat dikonfirmasi mengenai dugaan tersebut, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang, Dewi, menyatakan pihaknya masih melakukan pembinaan terhadap PKBM agar menjalankan kegiatan sesuai ketentuan.

«"Kami juga tidak diam dan masih berproses. PKBM melaksanakan sesuai aturan. Bila mana ada masukan dari masyarakat PKBM mana, akan memberikan pendampingan secara prioritas," ujarnya.»

Ia menambahkan, apabila ditemukan adanya pelanggaran, Dinas Pendidikan akan mengambil langkah tegas.

«"Bila ditemukan apa yang disampaikan, kita akan lakukan penutupan," katanya singkat.»

Di sisi lain, beredar informasi dari sumber internal yang menyebutkan adanya upaya melibatkan pihak eksternal dalam penanganan persoalan tersebut. Informasi itu kemudian memunculkan dugaan adanya upaya mengalihkan tanggung jawab dari persoalan yang terjadi di lingkungan internal Dinas Pendidikan. Namun, informasi tersebut belum dapat diverifikasi secara independen.

Selain itu, muncul pula dugaan bahwa penanganan perkara yang sebelumnya disebut telah bergulir di aparat penegak hukum kini tidak lagi terdengar perkembangan maupun kejelasan status hukumnya. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari aparat penegak hukum mengenai perkembangan penanganan perkara tersebut.

Sumber lain bahkan menduga terdapat pihak-pihak berpengaruh yang ikut terseret dalam kasus tersebut. Namun demikian, Bratapos.com belum memperoleh bukti maupun konfirmasi resmi yang dapat membenarkan dugaan tersebut.

Hingga berita ini diterbitkan, Bratapos.com masih berupaya memperoleh konfirmasi dari aparat penegak hukum serta pihak-pihak lain yang disebut dalam informasi yang berkembang. Demi menjunjung asas praduga tak bersalah, seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan ini tetap dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Rian