Direktur LSM GARUDA INDONESIA Kecam Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB Terkait Dugaan Pungli Dengan Dalih Penyewaan Alsintan Yang Memberatkan Petani

Mataram,NTB||bratapos.com-- 6 januari 2025 Direktur LSM Garuda Indonesia, Muh Zaini, menyampaikan kecaman keras terhadap Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB terkait dugaan pungli dengan dalih penyewaan alat mesin pertanian (Alsintan) kepada petani. Menurut Zaini, indikasi kuat dugaan pungli karna pembayaran sewa Alsintan yang berpariasi yg di duga berkisar dari mulai 5-10-25-30 juta rupiah per bulan itu ditransfer langsung oleh masing-masing petani ke rekening pribadi bukan ke rekening lembaga instansi negara dan itu sangat memberatkan petani kecil.

Dalam keterangannya, Zaini mengungkapkan bahwa kebijakan ini tidak hanya membebani petani secara finansial, tetapi juga memperburuk kondisi mereka yang sering kali mengalami keterlambatan pembayaran. "Jika petani terlambat membayar, Alsintan langsung ditarik. Ini sangat tidak adil dan tidak berpihak kepada petani yang berjuang keras untuk menghidupi keluarganya," tegasnya.

BACA JUGA : Sidang Tipikor: Saksi Ungkap Komitmen Fee Proyek PUPR Madiun, Disebut Digunakan untuk Dana Taktis hingga Kebutuhan Maidi

Zaini juga meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk segera melakukan audit terhadap penyewaan alat berat ini. Ia menduga ada ketidakwajaran dalam pengelolaan dana sewa Alsintan yang mungkin tidak masuk ke kas negara atau daerah sebagaimana mestinya. "Kita mendesak BPKP untuk turun tangan dan mengusut tuntas masalah ini. 

Jika memang ada penyimpangan, maka harus ada tindakan tegas dan upaya hukum kami dari LSM Garuda Indonesia juga akan melaporkan temuan ini ke Kejaksan Tinggi NTB dalam waktu dekat untuk memastikan keadilan bagi petani," ujar Zaini.

Secara terpisah Muhammad Taufieq Hidayat selaku kadis Distanbun NTB ketika dikonfirmasi via washapp kepada awak media dengan tegas mengatakan bahwa “Sampai saat ini setau saya tidak ada target PAD dari alsintan” silahkan diuangkap siapa pelaku pungli itu.

Kasus ini menjadi sorotan penting di NTB, dan diharapkan dapat menjadi awal dari perubahan kebijakan yang lebih adil dan transparan di sektor pertanian.

dan pada saat aksi hari ini tmn2 LSM GARUDA INDONESIA ditemui oleh PLH kepla UPT Ida Bagus Arnawa, memberikan penjelasan bahwa dirinya baru bertugas dan menjadi kepala PLH BBI NARMADA . PLH BBI NARMADA. Ida bagus arnawa sangat berterimkasih sama teman -Teman LSM GARUDA INDONESIA yg sdh datang aksi ke kantor BBI NARAMADA kalo gak ada aksi kami tdk tau permasahanya, dan sy siap membersihkn orang2 yg di duga melakukan pungli di BBI naramada.

Sedangkan KTU Haeniah, Menjelaskan sdh ada juklak juknis dan peraturan perdanya terkait penyewaan alsintan. Dan aturanya sdh jelas itu sdh ditetapkn dengan harga 1 satu juta perhektar sawah untuk sewanya, berarti kalo lebih itu bisa masuk ranah pungli, dan terkait masalah pembayaran itu sdh ditetapkn masuk ke rekening kas negara yg sdh disepakati. Bukan masuk ke rekening pribadi.berarti kalo masuk ke rekening pribadi berarti itu sdh menyalahi aturan dan undang2 yg sdh ditetapkn dan itu sangat jelas itu di duga kuat pungli.Tutupnya