Zulham Mubarrok Ungkap 'Senjata' Baru Tekan Stunting di Tirtoyudo, Apa Itu?

Malang || Bratapos.com - Sinergi antara Pemerintah Kabupaten Malang dan DPRD terus diperkuat demi mengoptimalkan pelayanan publik hingga ke tingkat kecamatan. Salah satu fokus utamanya adalah penguatan peran Posyandu melalui skema Enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai senjata ampuh menekan angka stunting.

Hal ini mengemuka dalam rapat koordinasi "Program Penyelenggaraan Pemerintahan & Pelayanan Publik" yang digelar di Pendopo Kecamatan Tirtoyudo, Selasa (19/5/2026). Hadir dalam agenda tersebut Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan Komisi IV DPRD Kabupaten Malang, Achmad Zulham Mubarrok.

BACA JUGA : Proyek Jembatan Sungai Lembu di Pesanggaran Senilai Rp2,84 Miliar Sepi Aktivitas, Progres Dipertanyakan.!!

Zulham menegaskan bahwa Posyandu Enam SPM merupakan program prioritas Bupati Malang yang harus dikawal ketat. Program ini mengintegrasikan layanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta sosial dalam satu wadah.

"DPRD wajib memastikan pelaksanaannya jalan dan tepat sasaran. Kuncinya ada di koordinasi lintas sektor, mulai kecamatan, desa, sampai kader," ujar Zulham di hadapan Muspika, Sekretaris Desa (Sekdes), dan kader PKK.

Zulham secara khusus menyoroti persoalan stunting. Menurutnya, Posyandu Enam SPM harus menjadi garda terdepan dalam melakukan intervensi. Ia menilai masalah stunting tidak bisa diselesaikan hanya dengan urusan timbangan badan.

"Stunting ini bukan hanya urusan timbangan dan tinggi badan. Ini soal pola asuh, asupan gizi, sanitasi, sampai pendidikan ibu. Kalau enam SPM jalan bareng di Posyandu, kita bisa deteksi dini dan intervensi cepat," tegasnya.

Zulham pun meminta para kader dan perangkat desa memastikan data stunting akurat berdasarkan by name by address. Ia menjanjikan DPRD Komisi IV akan terus mendorong penguatan kapasitas kader serta dukungan anggaran operasional.

"Kader jangan ragu rujuk ke Puskesmas kalau ada temuan. Kita pastikan intervensi spesifik ke anak dan ibu hamil risiko tinggi," lanjut Zulham.

Senada dengan Zulham, Camat Tirtoyudo Nita Dwi Prasetyaningtyas menyatakan dukungan penuh Forkopimcam terhadap implementasi program ini. Ia menilai integrasi layanan dasar tersebut membuat pelayanan kepada warga menjadi lebih komprehensif.

"Yang jelas kami sangat mendukung. Dengan mengintegrasikan enam bidang SPM ini, layanan kepada masyarakat bisa lebih berdampak positif dan menyeluruh," kata Nita.

Rapat koordinasi ini juga menjadi ajang evaluasi dan penyampaian aspirasi dari tingkat desa. Keterlibatan Sekdes dan kader PKK dianggap krusial sebagai ujung tombak eksekusi program di lapangan agar percepatan pembangunan daerah bisa berjalan maksimal. (Zen)