Ning Tiwi: Perkuat Eksistensi, IKPPI Hadirkan Ekosistem 4 Pilar Guna Akselerasi Kemandirian dan Kepemimpinan Perempuan Indonesia

​JAKARTA, Bratapos.com – Guna menjawab berbagai tantangan riil yang dihadapi kaum perempuan saat ini—mulai dari kesenjangan ekonomi, literasi hukum, keterwakilan politik, hingga minimnya keterlibatan di bidang Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM)—Ikatan Ketua Pejuang Perempuan Indonesia (IKPPI) atau Indonesian Women's Fighters Association secara masif terus memperkuat pergerakan nasionalnya melalui pembentukan ekosistem strategis berbasis empat pilar utama.

​Langkah taktis ini merupakan tindak lanjut konkret dari spirit sejarah kelahiran IKPPI, yang bermula dari momentum historis Kongres Aktivis Perempuan Indonesia pada 25–26 April 2025 lalu di Grand Boutique Hotel, Kemayoran, Jakarta. Kongres yang dihadiri oleh 1.200 aktivis perempuan utusan dari 130 organisasi di seluruh tanah air, serta 21 lembaga pemerintahan tersebut berhasil menyatukan visi bersama untuk melahirkan gerakan "Pejuang Perempuan Indonesia". Dari rahim kongres inilah, sebanyak 60 ketua organisasi perempuan bersepakat meleburkan diri dalam wadah satu gerakan kepemimpinan strategis bernama IKPPI (dengan nomor legalitas AHU-0012522.AH.01.04.Tahun 2025).

BACA JUGA : Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Di SDN Bendotretek 1 Kecamatan Prambon Di Kerjakan Kontraktor

​Dalam perjalanannya, gerakan ini tidak sekadar menjadi ruang berkumpul, melainkan sebuah ekosistem utuh yang mengakar kuat guna mewujudkan keterwakilan 30% perempuan di legislatif secara berkesinambungan dari tingkat akar rumput (grassroots) hingga nasional. Ekosistem tersebut ditopang oleh empat pilar terintegrasi, meliputi:
1. ​Pilar Sosial: Diwujudkan melalui Yayasan Pejuang Perempuan Indonesia Maju (Berdiri resmi 3 Juli 2025). Pilar ini menjadi fondasi utama pembinaan, edukasi, kaderisasi, serta garda terdepan dalam pendampingan masyarakat melalui program kesehatan, pendidikan, dan konsultasi hukum dasar.
2. ​Pilar Hukum: Diakomodasi lewat Firma Hukum Pejuang Perempuan Indonesia (Berdiri resmi 12 Juli 2025 dengan nomor AHU-0001125-AH.01.18 Tahun 2025) untuk menyediakan jalur perlindungan hukum formal, mulai dari advokasi hingga pendampingan litigasi bagi kasus-kasus krusial seperti sengketa tanah, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), kekerasan seksual, hingga pengawalan kasus pelecehan anak untuk dievakuasi ke rumah aman.
3. ​Pilar Ekonomi: Digerakkan melalui Koperasi Pejuang Perempuan Indonesia yang fokus pada penguatan UMKM, pembukaan akses permodalan, pengurusan sertifikasi usaha (termasuk pelatihan sertifikat halal gratis), hingga perluasan jaringan pasar dan fasilitasi pameran/bazar produk kreatif.
4. ​Pilar Politik: Diwadahi langsung dalam organisasi Ikatan Pejuang Perempuan Indonesia, yang berfokus membangun portofolio politik digital para anggotanya, menyuarakan keterlibatan perempuan di ruang pengambilan keputusan, serta mengawal kebijakan nasional melalui pemanfaatan media baru seperti kanal podcast politik yang memiliki basis massa luas (di atas 100.000 pengikut).

​Komitmen Daerah dan Sinergi Lintas Sektoral
Gerakan progresif IKPPI ini pun terus mendapat respons positif dan penguatan di berbagai wilayah Indonesia. Di tingkat regional, komitmen perluasan jaringan ini salah satunya dipelopori oleh Ning Hj. Sri Setyo Pertiwi selaku Ketua Sinergi antar Organisasi Daerah (KSAOD) Jawa Timur. Melalui kepemimpinannya di Jawa Timur, IKPPI diharapkan mampu merumuskan serta mengimplementasikan program kerja konkrit yang menyentuh langsung kebutuhan para perempuan di daerah-daerah.

​Eksistensi IKPPI juga diperkuat oleh kemitraan strategis dengan berbagai institusi negara. Pada bulan Agustus lalu, IKPPI membuktikan komitmennya dengan merealisasikan 6 program unggulan di berbagai pilar. Di antaranya adalah kolaborasi erat bersama TNI AU (Spotdirga), di mana 60 ketua organisasi di bawah naungan IKPPI mendapatkan undangan kehormatan VIP untuk menghadiri HUT RI bersama TNI AU, sekaligus memfasilitasi informasi dan pendaftaran Komponen Cadangan (Komcad) Matra Udara bagi perempuan Indonesia yang ingin mengabdi pada ketahanan negara. Tidak hanya itu, di bidang sosial, IKPPI juga sukses meluncurkan Pelatihan Surveyor tepat sasaran untuk program Corporate Social Responsibility (CSR) dana kaget serta perbaikan rumah tinggal.

​Dengan visi jangka panjang untuk mempercepat promosi, pengembangan, serta pemberdayaan perempuan berusia 18 hingga 70 tahun, IKPPI berkomitmen kuat untuk terus menjadi mitra strategis pemerintah. Melalui dukungan lintas kementerian, organisasi ini optimis mampu melahirkan program konkret berkelanjutan—mulai dari digitalisasi UMKM hingga ketahanan keluarga—demi mewujudkan potret Indonesia yang jauh lebih inklusif, berdaya, dan berkeadilan bagi seluruh kaum perempuan.( zs )