Krisis BBM Kian Mencekam, 4hari ngak ada BBM, Warga Terlantar di SPBU: LSM GRPK Mendesak Pemerintah Jangan Tinggal Diam.

Deliserdang | Bratapos.com - Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi selama empat hari terakhir di sejumlah SPBU di Kabupaten Deli Serdang dan Kota Medan memicu gangguan serius terhadap aktivitas warga. Antrean kendaraan mengular di berbagai titik pengisian, sementara banyak pengendara terpaksa mendorong sepeda motor karena kehabisan bahan bakar sebelum memperoleh layanan di SPBU.

Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap mobilitas dan aktivitas ekonomi. tidak sedikit pekerja yang terpaksa membatalkan keberangkatan menuju tempat kerja akibat sulit memperoleh BBM. Pemandangan antrean panjang di sejumlah SPBU pun menjadi sorotan karena dinilai mencerminkan lemahnya tata kelola distribusi energi di wilayah Sumatera Utara.

BACA JUGA : Hartanto Boechori Ketua Umum PJI Persatuan Jurnalis Indonesia Ketua Umum PJI Respons Kelakuan Hotman Paris

Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Rakyat Pejuang Keadilan (DPP LSM GRPK) menyayangkan situasi yang dinilai telah menimbulkan keresahan luas. Organisasi tersebut mempertanyakan peran pemerintah sebagai pengambil kebijakan, Pertamina sebagai penyelenggara distribusi BBM, serta lembaga legislatif yang memiliki fungsi pengawasan.

Ketua Umum DPP LSM GRPK Abdul Hadi menilai persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena berpotensi mengganggu stabilitas sosial maupun aktivitas perekonomian di Sumatera Utara apabila tidak segera ditangani secara menyeluruh.

Abdul Hadi bersama Hoko Judho Putra, SE., MA., mendesak pemerintah segera mengambil langkah cepat untuk mengakhiri kelangkaan BBM yang terjadi. Pertamina juga diminta memberikan penjelasan terbuka mengenai penyebab terganggunya pasokan agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah warga.

Selain itu, GRPK meminta DPR RI, DPRD Provinsi Sumatera Utara, serta DPRD kabupaten dan kota menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal terhadap penanganan persoalan tersebut. Pengawasan dinilai harus dilakukan secara konsisten sebagai bagian dari tanggung jawab terhadap kepentingan rakyat.

GRPK juga menegaskan akan terus menyuarakan aspirasi di berbagai daerah apabila persoalan kelangkaan BBM tidak memperoleh perhatian serius dari para pemangku kewenangan. Organisasi tersebut mengingatkan agar kinerja para wakil rakyat menjadi bahan pertimbangan penting bagi pemilih pada pelaksanaan pemilu mendatang.( muller Dolok S )