BANYUWANGI, BRATAPOS.com – Penanganan antrean kendaraan menuju Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, mulai diarahkan pada strategi terpadu. Kepadatan tidak lagi semata-mata diatasi dengan mengatur kendaraan di jalan, tetapi juga dengan menyesuaikan kapasitas layanan penyeberangan Ketapang–Gilimanuk.
Polda Jawa Timur, Polresta Banyuwangi, Kementerian Perhubungan, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan PT ASDP Indonesia Ferry melakukan koordinasi lintas instansi untuk mempercepat penguraian antrean sekaligus mencegah kepadatan meluas ke ruas jalan yang menjadi akses masyarakat.
BACA JUGA :
Penanganan Kasus Pengeroykan Warga PSHT di Kunduran Dipertanyakan, Benarkah Ada Bekingan?
Koordinasi tersebut berlangsung di Banyuwangi, Minggu (6/9/2026). Pembahasan difokuskan pada sinkronisasi pengendalian arus kendaraan di jalur darat dengan kemampuan angkut kapal di lintasan Ketapang–Gilimanuk.
Sejumlah pejabat hadir dalam koordinasi tersebut. Di antaranya Dirlantas Polda Jawa Timur Kombes Pol Rahmat Hakim, S.I.K., M.H., Kasat PJR Polda Jatim AKBP Hendrix Kusuma Wardhana, S.H., S.I.K., M.H., serta Kasat Lantas Polresta Banyuwangi Kompol I Gusti Bagus Krisna Fuady, S.I.K., M.A.P.
Turut hadir Wakil Bupati Banyuwangi Ir. H. Mujiono, M.Si., Kepala Dinas Perhubungan Banyuwangi I Komang Sudira Atmaja, S.Pt., M.Si., Direktur Sarana, Prasarana, dan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Kementerian Perhubungan Sigit Widodo, S.T., M.T., serta GM ASDP Ketapang Media Syahrianto Heriawan.
Dirlantas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Rahmat Hakim, memimpin pembahasan bersama jajaran terkait. Ia menegaskan bahwa penanganan antrean harus bersifat dinamis dan mengikuti perkembangan volume kendaraan di lapangan.
Menurutnya, pengaturan lalu lintas tidak cukup hanya dengan mempercepat pergerakan kendaraan menuju pelabuhan. Jika kendaraan terus dialirkan ke kawasan Ketapang sementara kemampuan kapal tidak sebanding dengan volume kendaraan, antrean justru berpotensi semakin panjang.
“Penanganan lalu lintas diarahkan agar arus kendaraan tetap bergerak dan antrean tidak berkembang menjadi hambatan baru pada ruas jalan yang digunakan masyarakat,” ujarnya.
Karena itu, pengendalian arus di jalan harus berjalan beriringan dengan optimalisasi layanan penyeberangan. Pendekatan tersebut dinilai penting agar penumpukan kendaraan tidak hanya berpindah titik, tetapi benar-benar dapat dikurangi.
Kasat Lantas Polresta Banyuwangi Kompol I Gusti Bagus Krisna Fuady menjelaskan, kepolisian mengambil peran dalam mengendalikan arus kendaraan di sejumlah titik yang terdampak antrean.
Pengaturan dilakukan secara situasional dengan mempertimbangkan kondisi lalu lintas terkini. Personel di lapangan diarahkan untuk menjaga agar kendaraan tetap bergerak, sekaligus mencegah kepadatan menjalar ke ruas jalan lainnya.
“Personel di lapangan melakukan pengaturan secara situasional, agar pergerakan kendaraan menuju pelabuhan tetap terkendali sekaligus mencegah kepadatan meluas ke ruas jalan lainnya,” jelasnya.
Langkah tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga akses masyarakat yang berada di sekitar kawasan Ketapang. Antrean kendaraan menuju pelabuhan tidak boleh sampai menimbulkan gangguan baru terhadap mobilitas warga maupun pengguna jalan lainnya.
Di sisi lain, penanganan antrean juga diarahkan pada peningkatan kemampuan layanan penyeberangan. Kementerian Perhubungan bersama ASDP melakukan optimalisasi kapasitas angkut kapal untuk mempercepat perpindahan kendaraan dari area antrean menuju kapal.
Dengan pendekatan tersebut, penguraian antrean diharapkan tidak hanya bergantung pada rekayasa lalu lintas, tetapi juga ditopang oleh kemampuan sistem penyeberangan dalam menyerap kendaraan.
Keseimbangan antara volume kendaraan yang masuk ke kawasan pelabuhan dan kapasitas kendaraan yang dapat diseberangkan, menjadi salah satu faktor penting dalam mengendalikan antrean.
Jika arus kendaraan yang datang lebih besar daripada kemampuan kapal mengangkut kendaraan, penumpukan akan kembali terjadi. Sebaliknya, ketika kapasitas angkut dapat dioptimalkan, tekanan kendaraan di kawasan Ketapang dapat ditekan secara bertahap.
Di tengah upaya penguraian antrean, Polresta Banyuwangi meminta pengguna jalan ikut menjaga ketertiban. Pengendara diminta tidak menyerobot antrean, tidak mengambil jalur berlawanan, serta tidak berhenti sembarangan di badan jalan. Perilaku tersebut dinilai dapat menciptakan titik konflik baru dan justru memperlambat pergerakan kendaraan.
Pengguna jalan juga diminta menjaga jarak aman dan mengikuti arahan petugas. Ketika arus bergerak lambat, pengendara diimbau tidak memaksakan diri untuk saling mendahului. Sebab, dalam kondisi antrean panjang, satu pelanggaran kecil terhadap pola pergerakan kendaraan dapat memicu penyempitan ruang jalan dan memperbesar kepadatan.
Polresta Banyuwangi bersama seluruh instansi terkait terus melakukan penyesuaian terhadap pola penanganan antrean kendaraan di kawasan Ketapang. Rekayasa lalu lintas di jalur darat, pengendalian volume kendaraan, serta optimalisasi kapasitas penyeberangan menjadi satu kesatuan dalam upaya mengurai kepadatan.
Koordinasi lintas instansi tersebut, menunjukkan bahwa persoalan antrean Ketapang membutuhkan penanganan dari dua sisi sekaligus: mengendalikan kendaraan sebelum memasuki kawasan pelabuhan dan mempercepat kendaraan yang sudah berada dalam sistem antrean untuk diseberangkan.
Dengan pola penanganan yang terintegrasi, mobilitas masyarakat di sekitar Ketapang diharapkan tetap berjalan dan dampak antrean terhadap pengguna jalan dapat ditekan. (rag/bp-bwi)
