Hatta Difinubun Meminta Kejaksaan Untuk Periksa Dana Hibah Di KPUD Buru

MALUKUIINamlea,bratapos.com-Toko Masyarakat Hatta Difinubun meminta Kejaksaan Negeri Buru untuk mengaudit anggaran dana hibah puluhan miliyar di Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Buru, Maluku. 

Hatta menilai, KPUD Buru sebagai penyelenggara dari sisi pengunaan biyaya terkesan tidak tepat sasaran, pungkas hata kepada Bratapos.com," Jumat (13/12/2024) 

BACA JUGA : Saksi A De Charge Tepis Adanya Dugaan Penganiayaan Sesama Pegawai Dinas PU Gresik

"Lanjut hatta, kegiatan yang di buat sebelum tanggal 27 November seperti kegiatan bimtek, kegiatan pelatihan, bahkan kegitan lainya materi yang di bawa pemateri rata-rata tidak berbobot,kapada KPPS, PPS maupun PPK. 

Kalaupun kegiatan itu berbobot, maka tidak terjadi carut marut berbagai kesalahan mulai dari tingkat KPPS, PPS bahkan PPK. 

"Lalu, saya melihat KPPS juga bahkan tidak paham PKPU itu seperti apa, sehingga penulisan jumlah suarah sah, DPTB dan DPK sering ada yang salah,"Pungkas Hatta. 

Saya menilai dari sisi pengunaan biyaya KPUD bisa memenec atau menata keungannya sebaik mungkin. Karena saya melihat di sini ada pemborosan anggaran oleh KPUD Buru.

Dan Mohon maaf, tidak ada sesuatu yang endingnya bahwa KPUD sukses dalam melakukan penyelenggara pemilu. 

Olehnya itu, saya meminta kepada aparat penegak hukum dalam hal ini kejaksaan negeri Buru untuk, memangil Ketua KPUD Buru Walid Azis bersama 4 Komisioner agar bisa di pertanggungjawabkan pengunaan Dana Hibah Puluhan Miliyar,"Tegas Hatta. 

Andaikan mereka ini tidak di panggil untuk di periksa.Maka,terjadi pembiaran oleh aparat penegak hukum, karena saya mecium ada bau aromah tidak sedap terkait penyalahgunaan danah Hiba Puluhan miliyar. 

Edingnya, kalaupun menejemen keuangan KPUD itu dia jalan maka, tidak terjadi masalah seperti yang lagi viral saat ini, mulai dari tingkat, KPPS, PPS,PPK, bahkan di tingkat KPUD pun salah. 

Contohnya seperti maslah, di TPS, O2 Debowae, Kacematan Waelata lalu TPS 21 dan 19 Desa Namlea yang akhirnya firal di berbagai media,"ungkap Hatta. 

Maka dari itu kata Hatta, kalaupun ketua KPUD Walid Azis buat pelanggaran, yang diduga melakukan pencoblosan di dua TPS berbeda yaitu TPS 21 dan 19 maka itu tidak mewakili KPUD secarah lembaga, tetapi itu Walid Azis melakukan coblos secara pribadi dia. 

Soal benar atau salah,itu suda berproses di Bawaslu Kabupaten Buru, dan ketika ini memang terbukti, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) segerah mengambil langka 

untuk proses Ketua KPUD Buru, kalaupun itu hanya pelanggaran kode etik maka saya menduga, bukan hanya satu orang tetapi lebih.Lalu ada apa di balik skenario yang yang di buat oleh Ketua KPUD,"Tutup Hatta.(A-25)