Evaluasi Pemilu 2024, KPU Kota Madiun Gelar FGD untuk Perbaikan Demokrasi

KOTA MADIUN || Bratapos.com -  Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Madiun menggelar Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka penyusunan laporan evaluasi Pemilu 2024. Acara ini berlangsung di Ballroom Hotel Aston pada Senin (24/2/2025) dan menghadirkan empat narasumber berkompeten di bidangnya.

Salah satu narasumber utama dalam diskusi ini adalah mantan Ketua KPU Kota Madiun periode 2019-2024, Wisnu Wardana. Selain itu, hadir pula perwakilan KPU Jawa Timur, Nursalam, serta berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan partai politik, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), organisasi masyarakat, dan awak media.

BACA JUGA : Kemen HAM RI Perkuat Sinergi Lintas Sektoral untuk Pemajuan HAM di Jawa Timur

Diskusi berlangsung aktif, membahas berbagai aspek pelaksanaan Pemilu 2024, baik dari sisi tahapan maupun non-tahapan pemilihan. Faktor eksternal yang memengaruhi pemilu serta aspek kelembagaan turut menjadi fokus evaluasi dalam FGD ini.

Nursalam menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menyusun laporan evaluasi yang nantinya akan direkomendasikan oleh KPU Jawa Timur ke KPU RI. Ia berharap FGD ini dapat menghasilkan masukan yang konstruktif untuk penyelenggaraan pemilu yang lebih baik di masa mendatang.

“Kami berharap, melalui FGD ini, bisa mendapatkan masukan yang konstruktif sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu ke depan,” ujar Nursalam.

Sementara itu, Wisnu Wardana menekankan pentingnya FGD sebagai wadah untuk mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi selama Pemilu 2024. 

Ia juga menyoroti berbagai kendala teknis dan administratif yang perlu diperbaiki agar pemilu berikutnya lebih efektif dan transparan.

Dilokasi yang sama, Ketua KPU Kota Madiun, Pita Anjarsari, menyampaikan harapannya agar FGD ini menghasilkan laporan evaluasi yang komprehensif dan berbobot. Menurutnya, laporan tersebut akan menjadi pedoman dalam meningkatkan kualitas pemilu di masa depan, khususnya di Kota Madiun.

“Laporan ini nantinya akan menjadi pedoman dalam meningkatkan kualitas pemilu di masa depan, khususnya di Kota Madiun,” tandas Pita Anjarsati.

Dengan adanya FGD ini, diharapkan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu dapat memperoleh wawasan dan rekomendasi yang bermanfaat guna menyempurnakan proses demokrasi di Indonesia, khususnya di tingkat daerah seperti Kota Madiun.