Diduga Dikerjakan Kader PDIP Tiga Proyek Revitalisasi TK dan SD di Wonoayu Sidoarjo Disorot LSM

Sidoarjo | Bratapos.com - Program Revitalisasi Satuan Pendidikan 2026 dari Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Jawa Timur, diduga tidak berjalan sesuai prosedur di Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo.

BACA JUGA : Dugaan Tahan Surat Panggilan Kejatisu Kadus dan Kepala Desa Sena Disorot GRPK

Tim investigasi menemukan 3 lokasi yang sedang di kerjakan, yakni SDN Wonoayu 1, SDN Bendotretek, dan TK Warma Wanita Desa Ploso. Ketiga proyek tersebut di duga di kerjakan oleh Sekretaris PAC PDIP Kecamatan Wonoayu berinisial ALX.

Berdasarkan keterangan sejumlah pekerja di lokasi, program ini merupakan inisiasi Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Puti Pramathana Puspa Seruni Paundrianagari Guntur Soekarnoputri (lahir 26 Juni 1971) atau lebih dikenal dengan Puti Guntur Soekarno, dan pelaksana lapangannya adalah kader PDIP.

*Diduga Langgar Standar Konstruksi*

Dari hasil pemantauan, pelaksanaan di tiga lokasi tersebut diduga tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). Ada 5 temuan utama:

1. *Tidak ada papan informasi proyek.* Dari 3 lokasi, 2 di antaranya tidak memasang papan informasi.

2. *Material di bawah standar.* Digunakan pasir dengan kandungan debu lebih dari 30%.

3. *Tidak menggunakan alat bantu.* Pekerjaan adukan dilakukan manual tanpa mesin molen sehingga sulit memenuhi standar SNI.

4. *Penggunaan besi tidak sesuai spesifikasi.* Besi untuk kolom praktis, kolom struktur, ring balok, dan sloof diduga menggunakan besi "banci" atau di bawah ketentuan SNI.

5. *Pondasi dikerjakan tidak sesuai gambar.* Lantai kerja atau pasir padat di bawah pondasi serta anstamping diduga dihilangkan atau fiktif.

*Pelaksanaan Diduga "Pihak Ketiga"*

Direktur Konstruksi LSM WAR, Ir. Haryanto B, SH, M.Si, menilai pelaksanaan revitalisasi seharusnya dilakukan secara swakelola oleh Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (PPSP), dengan pengawasan konsultan yang ditunjuk sekolah dan pendampingan fasilitator dari Kemendikdasmen.

"Jika ada 1 orang yang menguasai 3 paket kegiatan ini, jelas sudah dipihak ketigakan atau dikontraktualkan. Ini bertentangan dengan juknis," kata Haryanto saat dikonfirmasi di salah satu resto di Sidoarjo, Sabtu (11/7/2026).

Hal senada disampaikan Ketua LSM Komnas, Suryanto. Ia menyayangkan tujuan program untuk memperbaiki fasilitas belajar justru di manfaatkan oknum untuk keuntungan pribadi dengan mengorbankan kualitas.

"Ini patut diduga perbuatan KKN karena mengurangi kualitas dan kuantitas pekerjaan," ujarnya, Sabtu (11/7/2026).

Menanggapi temuan tersebut, Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo, Nety Lastiningsih, menyatakan akan menindaklanjuti dengan melakukan sidak ke lokasi-lokasi penerima program revitalisasi dari Kemendikdasmen.

Hingga berita ini diturunkan, pihak yang di sebut dalam pemberitaan belum memberikan klarifikasi...(c@n)