BANYUWANGI, BRATAPOS.com – Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani kembali menggencarkan program unggulan “Bunga Desa” (Bupati Ngantor di Desa) dengan menyasar wilayah Kecamatan Purwoharjo, Rabu (29/4/2026). Program ini menjadi instrumen strategis Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk mendekatkan layanan publik sekaligus mempercepat intervensi sosial, kesehatan, dan ekonomi di tingkat desa.
Dalam satu hari, Ipuk menggelar rangkaian kegiatan di tiga desa sekaligus, yakni Desa Kradenan, Purwoharjo, dan Glagahagung, dengan fokus utama pada pelayanan langsung yang berdampak nyata bagi masyarakat.
BACA JUGA :
Kemen HAM RI Perkuat Sinergi Lintas Sektoral untuk Pemajuan HAM di Jawa Timur
Kegiatan diawali di Desa Kradenan melalui sarasehan kesehatan mental yang melibatkan tenaga psikiater dan diikuti lebih dari 100 warga. Tak hanya edukasi, Pemkab Banyuwangi juga membuka layanan pemeriksaan kesehatan gratis dengan menghadirkan dokter spesialis, termasuk kandungan (SpOG) dan jantung (SpJP).
Langkah ini dinilai krusial, untuk mengatasi kesenjangan akses layanan kesehatan antara desa dan perkotaan.
“Masyarakat bisa langsung mendapat diagnosis awal, hingga rujukan tanpa harus ke rumah sakit di kota. Ini bagian dari upaya kami, mendekatkan layanan kesehatan agar lebih cepat dan mudah diakses,” ujar Ipuk.
Pendekatan jemput bola ini, sekaligus menjadi bagian dari strategi promotif dan preventif pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat desa.
Dalam agenda tersebut, Ipuk juga melakukan kunjungan langsung (home visit) kepada warga yang membutuhkan perhatian khusus, salah satunya korban kecelakaan kerja yang mengalami kelumpuhan selama tiga tahun. Ia memastikan, pasien segera mendapatkan perawatan lanjutan di rumah sakit daerah dengan pembiayaan yang ditanggung negara.
“Kami ingin memastikan tidak ada warga yang terlewat dari layanan. Pemerintah harus hadir, terutama bagi mereka yang membutuhkan penanganan segera,” tambahnya.
Selain itu, Pemkab Banyuwangi menyalurkan bantuan alat bantu mobilitas seperti kursi roda, walker, dan kruk kepada puluhan penerima manfaat di Desa Purwoharjo dan Karetan. Bantuan ini tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga diiringi dengan pendampingan agar tepat guna.
Program Bunga Desa juga diarahkan untuk memperkuat ekonomi berbasis potensi lokal. Ipuk meninjau langsung budidaya lele milik warga, serta greenhouse melon hidroponik di Purwoharjo. Kedua sektor ini, dinilai memiliki prospek pasar yang menjanjikan jika dikelola secara berkelanjutan.
“Potensi desa harus terus kita dorong. Dengan pendampingan yang tepat, sektor seperti perikanan dan pertanian modern bisa menjadi sumber ekonomi baru bagi masyarakat,” jelas Ipuk.
Tak hanya itu, bantuan bibit manggis juga disalurkan kepada petani dalam skema integrated farming, model pertanian terpadu yang menggabungkan sektor peternakan dan tanaman pangan untuk meningkatkan efisiensi dan nilai tambah ekonomi.
Di sektor pendidikan, Ipuk memantau pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) di SDN 1 Purwoharjo sekaligus memberikan edukasi multidimensi, mulai dari wawasan kebangsaan untuk guru PAUD hingga kesehatan mental dan reproduksi bagi siswa.
Program ini juga diintegrasikan dengan edukasi mitigasi bencana oleh BPBD, serta pelatihan pencegahan kebakaran bagi wali murid. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pembangunan desa tidak hanya berorientasi ekonomi, tetapi juga pada ketahanan sosial dan keselamatan warga.
Salah satu kekuatan utama program Bunga Desa adalah kehadiran layanan publik terpadu langsung di desa. Masyarakat dapat mengakses berbagai layanan seperti administrasi kependudukan, pembayaran pajak, perizinan usaha, hingga konsultasi kesehatan dalam satu lokasi.
“Melalui Bunga Desa, kami ingin menghadirkan layanan yang terintegrasi. Warga tidak perlu jauh-jauh, cukup datang ke satu tempat untuk mendapatkan berbagai layanan,” ungkapnya.
Di Desa Karetan, Ipuk juga membuka forum konsultasi bagi perangkat desa, BPD, dan pengelola BUMDes guna meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan desa.
Program Bunga Desa menjadi representasi pendekatan pembangunan inklusif yang mengintegrasikan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan ekonomi lokal dalam satu ekosistem.
Dengan menghadirkan negara secara langsung di tengah masyarakat desa, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tidak hanya mempercepat pelayanan, tetapi juga membangun kepercayaan publik serta memastikan tidak ada warga yang tertinggal dalam pembangunan. (rag/bp-bwi)
Prev Article
Pemuda Banyuwangi Raup Omzet Ratusan Juta dari Budidaya Lele Sistem Air Jernih
Next Article
Ritual Ithuk-Ithukan Banyuwangi, Tradisi Syukur Suku Osing yang Menjaga Kelestarian Sumber Air