Musrenbang RKPD 2027: Bupati Ipuk Paparkan 8 Prioritas Pembangunan, Fokus SDM hingga Infrastruktur

BANYUWANGI, BRATAPOS.com – Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mulai merancang arah pembangunan daerah untuk tahun 2027 melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Forum strategis tersebut dibuka langsung oleh Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani di Pendopo Sabha Swagata Blambangan, Rabu (4/3/2026).

Dalam forum tersebut, Ipuk memaparkan delapan prioritas pembangunan Banyuwangi yang akan menjadi fokus kebijakan pemerintah daerah pada 2027. Prioritas tersebut menitikberatkan pada penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM), transformasi ekonomi berbasis hilirisasi, penguatan sektor pertanian, hingga pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.

BACA JUGA : Kemen HAM RI Perkuat Sinergi Lintas Sektoral untuk Pemajuan HAM di Jawa Timur

Menurut Ipuk, penyusunan RKPD 2027 tidak terlepas dari dinamika global yang penuh ketidakpastian. Konflik geopolitik yang terjadi di kawasan Timur Tengah dinilai berpotensi memicu gejolak ekonomi dunia, termasuk kenaikan harga minyak global, gangguan rantai pasok, serta tekanan inflasi.

“Perencanaan pembangunan daerah 2027 harus adaptif terhadap situasi global yang tidak menentu. Kita harus mampu membaca tantangan dan mengubahnya menjadi peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banyuwangi,” ujar Ipuk.

Selain faktor global, sejumlah isu strategis nasional juga menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan daerah. Di antaranya penguatan ketahanan pangan dan energi sebagai respons terhadap perubahan iklim, percepatan penurunan kemiskinan ekstrem, serta pengurangan stunting sebagai bagian dari pembangunan manusia yang berkualitas.

Pemerintah daerah juga menyoroti pentingnya transformasi ekonomi melalui hilirisasi produk lokal, penguatan UMKM, serta digitalisasi sektor-sektor produktif. Reformasi layanan pendidikan dan kesehatan turut menjadi fokus guna meningkatkan kualitas SDM secara merata.

Dalam Musrenbang tersebut, Ipuk memaparkan delapan program prioritas pembangunan Banyuwangi pada 2027, yaitu:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM)

2. Reformasi perlindungan sosial

3. Transformasi ekonomi lokal

4. Penguatan pariwisata berkelanjutan dan UMKM naik kelas

5. Peningkatan produktivitas pertanian

6. Pembangunan infrastruktur berkelanjutan

7. Digitalisasi layanan publik serta efisiensi pengelolaan keuangan daerah

8. Penguatan ketahanan lingkungan, mitigasi bencana, serta harmonisasi sosial masyarakat

Salah satu langkah konkret yang disiapkan pemerintah daerah untuk menjaga produktivitas pertanian adalah melarang pembangunan permanen di atas lahan sawah produktif. Kebijakan ini sejalan dengan program swasembada pangan nasional yang menjadi prioritas pemerintah pusat.

“Untuk menjaga produktivitas pertanian, kami melarang pembangunan permanen di atas lahan sawah. Ini juga mendukung program swasembada pangan yang dicanangkan Presiden,” tegas Ipuk.

Di sektor pembangunan SDM, Pemkab Banyuwangi meluncurkan program beasiswa Banyuwangi Progresif yang difokuskan pada bidang kesehatan. Program ini diharapkan dapat mencetak tenaga kesehatan berkualitas sekaligus memperkuat fondasi pembangunan manusia di daerah.

Selain itu, pemerintah daerah juga menggulirkan KOIN WANGI (Kompetisi Inovasi Kabupaten Banyuwangi) untuk menjaring ide-ide kreatif dan inovatif dari ASN maupun masyarakat.

Ipuk menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur tetap menjadi perhatian utama pemerintah daerah. Ia menargetkan perbaikan jalan poros antar-kecamatan dapat dituntaskan dalam beberapa tahun ke depan.

“Infrastruktur masih menjadi keluhan terbesar masyarakat. Karena itu, sisa kekuatan fiskal daerah akan difokuskan untuk memperbaiki dan menyambungkan jalan antarwilayah agar mobilitas masyarakat lebih aman dan lancar,” kata Ipuk.

Musrenbang RKPD Banyuwangi digelar secara luring dan daring dengan melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan. Peserta forum terdiri dari organisasi perangkat daerah (OPD), camat, lurah, kepala desa, akademisi, tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga organisasi kemasyarakatan.

Turut hadir dalam forum tersebut Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemprov Jawa Timur Dydik Rudy Prasetya, pimpinan DPRD Banyuwangi, jajaran kepolisian, serta perwakilan organisasi masyarakat dan perguruan tinggi.

Ipuk berharap, Musrenbang ini mampu menghasilkan rumusan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat Banyuwangi.

“Semoga setiap langkah pembangunan yang kita rancang bersama diberi kemudahan, keberkahan, serta membawa manfaat bagi seluruh masyarakat Banyuwangi, baik hari ini maupun di masa mendatang,” pungkasnya. (rag/bp-bwi)