Dugaan Penyimpangan Program P3-TGAI Kab.Sampang,: BBWS Brantas Jatim Ditengarai Kurang Bertanggung Jawab

Sampang || Bratapos.com - Dalam rangka mendukung program kedaulatan pangan sebagai upaya peningkatan kemampuan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat, kegiatan Program Percepatan Peningkatan tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) sebagai kegiatan Padat karya pemerintah yang dalam hal ini Kementrian PUPR melalui Balai Besar Wilayah Sungai ( BBWS) Brantas Jawa Timur 

P3TGAI merupakan pekerjaan pembangunan saluran irigasi yang dikerjakan oleh petani atau penduduk setempat dengan diberikan upah sehingga menambah penghasilan petani atau penduduk desa terutama di antara dua musim tanam dan panen, 

BACA JUGA : Kemen HAM RI Perkuat Sinergi Lintas Sektoral untuk Pemajuan HAM di Jawa Timur

disamping itu P3-TGAI juga merupakan kegiatan padat karya irigasi yang pekerjaannya meliputi persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi agar memperhatikan kebutuhan, kesulitan dan aspirasi laki-laki dan perempuan, lansia, disabilitas dan masyarakat berkebutuhan khusus.

Perihal diatas tersebut tidak berlaku bagi BBWS Brantas Jatim pasalnya pembangunan saluran irigasi di kabupaten Sampang yang dikelola, serta jadi tanggung jawab BBWS Brantas Jatim Ini Amburadul dalam pengelolaan sistem serta banyaknya dugaan Penyimpangan.

Dalam Hal Ini Aliansi Gabungan Aktivis Jawa Timur gelar Audensi, untuk mempertanyakan perihal Banyaknya temuan dan seperti apa pengelolaan sistem perekrutan Pendamping yang disinyalir asal comot.

Seperti apa yang telah disampaikan oleh Ach. Rifai, Sekjend Lasbandra saat audiensi menyampaikan bahwa pelaksanaan proyek fisik saluran irigasi P3-TGAI di Kabupaten Sampang dinilai amburadul. Sebab, banyak yang ditemukan beberapa pekerjaan yang jauh dari juknis serta asal-asalan dan disinyalir sarat korupsi.

“Pelaksanaan proyek saluran irigasi P3-TGAI di Kabupaten Sampang ini amburadul. Bagaimana tidak, selain salah penempatan tidak ditemukan sumber mata air, dan juga pekerjaan fisik dilapangan banyak yang asal jadi hanya lebih mementingkan keuntungan dari pada kualias,” kata Rifai.

Rifai menilai, amburadulnya pekerjaan itu minimnya pengawasan dari tenaga pendamping masyarakat (TPM) yang di tugaskan oleh BBWS Brantas.

Perlu juga diketahui banyak tenaga pendamping masyarakat (TPM) yang tidak menguasai teknik serta bekal pengetahuan yang memumpuni di dalam program P3TGAI ini, dugaan kuat perekrutannya asal comot, ujarnya.

Rifai Juga menyampaikan," Apabila dalam 10 hari kedepan tidak ada tindakan dari BBWS Brantas, kita akan segera menggelar aksi,” imbuhnya

Sementara menanggapi hal itu, Lintang, Pelaksana Tehnik BBWS Brantas mengeklaim bahwa hasil pekerjaan dilapangan yang ia terima dari Asisten Tenaga Ahli (Asta) BBWS Brantas yang ditugaskan di wilayah Kabupaten Sampang sudah sesuai. Namun, dirinya mengakui belum begitu mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada di bawah.

“Kita kan hanya terima laporan dari Asisten Tenga Ahli (Asta) yang kita terima disini sudah sesuai, tapi nantik kita akan sampaikan permasalahan ke Asisten Tenaga Ahli. Saya baru menjabat di BBWS Brantas ini baru bulan November 2024 kemarin,” ungkapnya.

Sekedar diketahui, Aliansi Gabungan Aktivis Jawa Timur saat audiensi ke kantor BBWS Brantas melampirkan beberapa sampel pekerjaan fisik yang dinilai amburadul di beberapa desa di wilayah Kabupaten Sampang.