Bawaslu Banyuwangi dan Cabdin Pendidikan Jatim Teken MoU, Sinergi Pengawasan Partisipatif & Pendidikan Politik di Sekolah

BANYUWANGI, BRATAPOS.com — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Banyuwangi kembali memperkuat langkah strategis dalam membangun budaya politik yang sehat dan demokratis. Kali ini, lembaga pengawas pemilu tersebut menjalin kerja sama dengan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Kabupaten Banyuwangi, melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) yang berlangsung di Kantor Bawaslu Banyuwangi, Senin (3/11/2025).

Penandatanganan tersebut menjadi bagian penting dari agenda nasional Bawaslu dalam memperluas jejaring pengawasan partisipatif, terutama melalui lembaga pendidikan sebagai basis pembentukan karakter demokrasi generasi muda.

BACA JUGA : BLT - DD Tahap ll Tahun 2026 Pemerintah Desa Jagir Sudah Tersalurkan Untuk 16 KPM

Ketua Bawaslu Banyuwangi, Adrianus Yansen Pale, menegaskan bahwa kerja sama lintas sektor menjadi salah satu kunci sukses penyelenggaraan pemilu yang berintegritas.

“MoU ini adalah langkah konkret Bawaslu untuk menggandeng seluruh elemen, baik lembaga pemerintahan maupun organisasi kemasyarakatan, dalam pengembangan pengawasan partisipatif, pendidikan politik, dan penguatan nilai-nilai demokrasi,” ujar Yansen.

Ia menjelaskan, kehadiran dunia pendidikan dalam kerja sama ini memiliki peran strategis. Sekolah dan lembaga pendidikan diharapkan tidak hanya menjadi tempat belajar akademik, tetapi juga sarana pembentukan karakter dan kesadaran politik bagi peserta didik, terutama pemilih pemula.

“Kesepahaman ini menjadi landasan administratif dan legal bagi penguatan partisipasi masyarakat di berbagai sektor, termasuk lembaga pendidikan. Kami ingin pelajar yang sudah memiliki hak pilih, dapat memahami arti penting suara mereka dalam menentukan masa depan bangsa,” terangnya.

Lebih lanjut, Yansen menegaskan, kerja pengawasan Bawaslu tidak bisa berjalan sendiri. Demokrasi yang sehat membutuhkan partisipasi dan kolaborasi banyak pihak.

“Tujuan utama dari kerja sama ini adalah mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas. Demokrasi tidak akan berjalan baik tanpa keterlibatan masyarakat dan lembaga pendidikan,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Banyuwangi, Drs. Selamet Hariyadi, menyampaikan apresiasi tinggi atas inisiatif Bawaslu Banyuwangi. Menurutnya, pendidikan politik bagi pelajar merupakan langkah visioner yang perlu diperkuat di tengah derasnya arus informasi digital.

“Kami sangat mendukung program ini. Sosialisasi kepemiluan di sekolah-sekolah merupakan langkah strategis, agar pelajar memahami nilai-nilai demokrasi sejak dini. Apalagi, sebagian dari mereka sudah memiliki hak pilih,” ujar Selamet Hariyadi.

Ia menambahkan, sinergi ini diharapkan mampu melahirkan pelajar yang cerdas dan kritis dalam menyikapi dinamika politik, terutama di tengah maraknya disinformasi dan hoaks di media sosial.

“Kita tahu, saat momentum politik, media sosial menjadi ruang yang sangat aktif. Pelajar juga pengguna aktif platform digital seperti TikTok, Instagram, dan Facebook. Melalui edukasi yang benar, mereka bisa menjadi agen penyaring informasi, bukan korban misinformasi,” tegasnya.

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Banyuwangi, Khomisa Kurnia Indra, menambahkan bahwa penandatanganan MoU ini merupakan bentuk tanggung jawab bersama dalam menanamkan etika dan budaya politik yang berlandaskan Pancasila, moralitas, dan integritas.

“Ini bukan sekadar kerja sama administratif, melainkan langkah nyata membangun kesadaran politik yang beretika dan berintegritas. MoU ini menjadi payung bagi kegiatan sosialisasi Bawaslu, termasuk roadshow ke sekolah-sekolah di seluruh Banyuwangi,” jelas Indra.

Program ini, lanjut Indra, akan menjadi sarana efektif untuk mendorong partisipasi aktif pelajar dan masyarakat dalam pengawasan pemilu maupun pilkada mendatang.

“Bawaslu berkomitmen menjadi tonggak pengawalan demokrasi. Kami tidak hanya mengawasi jalannya pemilihan, tetapi juga melindungi hak pilih masyarakat agar setiap suara memiliki makna dan kekuatan hukum yang sah,” pungkasnya.

Melalui kerja sama ini, Bawaslu Banyuwangi menegaskan komitmennya untuk menjadikan pendidikan sebagai pilar utama dalam membangun demokrasi yang cerdas, berintegritas, dan partisipatif. Kolaborasi lintas lembaga seperti ini, diharapkan menjadi contoh sinergi yang dapat memperkuat kesadaran politik generasi muda menuju Pemilu dan Pilkada 2029 yang lebih berkualitas dan bermartabat. (rag/bp-bwi)