JEMBER, BRATAPOS.com – Pemerintah Kabupaten Jember bersama dengan jajaran instansi terkait menggelar sosialisasi terkait mekanisme penyaluran bantuan pangan untuk periode Februari–Maret 2026. Kegiatan yang berlangsung pada Kamis (26/3/2026) ini, bertempat di Pendopo Wahya Wibawa Graha dan dihadiri oleh para perangkat daerah, pendamping sosial, serta perwakilan kelompok penerima manfaat.
Bupati Jember, Muhammad Fawaid, S.E., M.Si., dalam sambutannya menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan instansi vertikal menjadi kunci utama keberhasilan distribusi bantuan pangan. Ia menyampaikan bahwa alokasi bantuan untuk dua bulan awal tahun ini harus dikelola dengan transparansi penuh, mengingat adanya dinamika pemutakhiran data melalui sistem terintegrasi.
BACA JUGA :
Surat Masuk ke Bupati Deliserdang Tak Berbuah Tindakan, P2BMI dan GRPK Soroti Sikap Dinas Cipta Karya atas Pagar Gudang Tanpa PBG
"Pemkab Jember berkomitmen penuh agar tidak ada lagi kendala di lapangan. Sosialisasi ini menjadi momentum untuk menyamakan persepsi antara pelaksana di tingkat kecamatan hingga desa, sehingga penyaluran bantuan pangan untuk alokasi Februari-Maret 2026 dapat berjalan lancar, tepat waktu, dan tepat guna," ujar Bupati Fawaid saat memimpin jalannya sosialisasi.
Dalam agenda tersebut, tim teknis dari Perum Bulog memaparkan sejumlah data krusial terkait pelaksanaan bantuan pangan. Pimpinan Perum Bulog Kantor Cabang Jember, M. Ade Saputra, S.E., menjelaskan bahwa total stok beras yang akan disalurkan selama periode Februari-Maret 2026 mencapai 7.900 ton. Jumlah tersebut akan didistribusikan kepada 390.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh wilayah Kabupaten Jember.
"Bulog Kancab Jember telah menyiapkan seluruh logistik dengan total 7.900 ton beras yang akan disalurkan kepada 390.000 KPM. Kami berkoordinasi intensif dengan Pemkab Jember untuk memastikan bantuan ini sampai ke tangan penerima manfaat dalam kondisi terbaik, baik dari segi kuantitas maupun kualitas," ungkap M. Ade Saputra.
Lebih lanjut, ia memaparkan jadwal pencairan yang akan dimulai pada pekan pertama April mendatang, mekanisme pengambilan bantuan yang beralih ke sistem digital untuk menghindari kerumunan, serta standar kualitas komoditas pangan yang akan disalurkan.
Sekretaris Daerah Kabupaten Jember yang turut hadir memberikan arahan, menyoroti pentingnya akuntabilitas dan transparansi. Ia mengingatkan bahwa bantuan pangan merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat, terutama dalam menghadapi fluktuasi harga kebutuhan pokok.
"Pendopo Wahya Wibawa Graha hari ini menjadi saksi komitmen kita bersama. Dengan stok 7.900 ton dan target 390.000 penerima, saya minta aparat di tingkat bawah untuk segera menginventarisir data penerima di wilayah masing-masing. Jangan sampai ada warga yang berhak justru tidak mendapatkan haknya, karena kurangnya koordinasi pasca sosialisasi ini," tegasnya.
"Kami menerima petunjuk teknis yang jelas. Dengan adanya sosialisasi ini, kami bisa langsung menjalankan tugas pendampingan tanpa harus menunggu arahan lanjutan, karena semua prosedur sudah dipaparkan secara gamblang," ungkapnya.
Dengan terlaksananya sosialisasi ini, Pemerintah Kabupaten Jember optimistis bahwa proses penyaluran bantuan pangan untuk alokasi Februari-Maret 2026 dengan total 7.900 ton beras bagi 390.000 KPM akan rampung seratus persen, sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokoknya dengan lebih baik. (rup/bp-jbr)
Prev Article
KAJIAN SUBUH DIRANGKAI LEBARAN TOPAT DIGELAR DI MASJID NURUL IMAN SENGGIGI SEBAGAI PERPADUAN DAKWAH DAN TRADISI YANG MENGUATKAN UKHUWAH
Next Article
Peredaran Pupuk Subsidi Yang Diduga Ilegal Di Kab Tuban Semakin Menggila, Dan Pelaku Terkesan Kebal Hukum