Ketua PMII Buru, Harusnya Sebagai DPRD Lihat Kesejahteraan Masyarakatnya Bukan Suruh Tutup Gunung Botak

MALUKUIINamlea,bratapos.com-Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ( PMII ) Cabang Kabupaten Buru, M. Indrus Barges menanggapi pemberitaan yang di sampaikan Ketua dan Wakil Ketua ll DPRD Kabupaten Buru,Maluku,"Kamis (30/1/2025) kemarin. 

Kepada media via Whatsapp,Jumat (31/1/2025) Indrus Barges mengatakan,berkaitan dengan stekmen tutup tambang gunung botak yang di sampaikan oleh Wakil Ketua ll Jaidun Saanun yang mana dia meminta agar TNI dan Polri untuk segara tutup tambang gunung botak itu sangat menyakiti hati masyarakat Kabupaten Buru secara kolekstif yang sebentar lagi menghadapi bulan puasa. 

BACA JUGA : Semarak HUT ke-81 RI dan Milad ke-5 ABWA Banyuwangi, 9 Lomba Santri Disiapkan

Sedangkan untuk Ketua DPRD Bambang L Buana S.pd.M Si, menyampaikan, barkaitan dengan pihak Kepolisian jangan tembang pilih dalam upaya penegakan Hukum di areal tambang emas gunung botak.

Menurut Idrus Barges,pemberitaan yang di sampaikan oleh unsur pimpinan DPRD tidak mencerminkan mereka sebagai wakil rakyat, tetapi mereka hanya membela kepentingan mereka pribadi dan tidak pro terhadap rakyat,"Kata Indrus Barges. 

Sebagai wakil rakyat,seharusnya di tahun pertama menjabat sudah harus memperhatikan terkait Gunung Botak,karena merupakan salah satu sumber daya alam terbesar dan akan meningkat Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Buru nantinya. 

Maka, apabila gunung botak di Kolola dengan baik, Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa meningkat dan masyarakat buru bisa sejahtera.Baik itu dari sisi perputaran ekonomi maupun pertanian dan perikanan,"Pungkas Barges. 

Selain itu untuk urusan lingkungan juga bisa tertata dengan baik dan masyarakat kita tidak ada lagi yang takut akan ditangkap atau di proses Hukum apabila tambang suda dilengalkan. 

Lalu DPRD tidak lupa buat juga pengkajian panjang berkaitan dengan regulasi pertambangan.

"Dan segera mungkin dorong untuk tambang Gunung Botak bisa di Legalkan,menjadi tambang rakyat biar ada lapangan kerja untuk masyarakat buru.Bukan berteriak untuk tutup lalu suru tangkap masyarakat, wakil rakyat apa yang seperti itu," Tegas Indrus. 

Coba kita bayangkan kondisi Kabupaten Buru,dengan Weda ( IWIP ) sangat beda jauh. 

Masyarakat Buru di weda seperti orang susah yang tidak punya apa-apa di Negeri orang yang mencari hidup. 

Ini menjadi catatan Penting dan tanggung jawab 25 Anggota DPRD. jangan hanya melihat kondisi daerah ini dari isu"/opini publik yg tidak berbobot,"Jelas Barges. 

Tiba-tiba kita lihat ada oknum anggota DPRD terkesan ambil panggung sendiri-sendiri lalu membuat opini pencitraan, saat ini masyarakat hanya butuh hidup dengan tentram dalam kesejahteraan dan sebagai wakil rakyat harus berfikir bagaimana masyarakat Buru hidup sejahtera bukan sebaliknya mau dorong masyarakat dalam jurang,"ungkap Barges.(*)