Tragedi MBG di Surabaya: Ratusan Siswa Diduga Keracunan, Pemerintah Diminta Evaluasi Total Sistem SPPG

Surabaya | bratapos.com — Kasus dugaan keracunan massal usai pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Surabaya menjadi sorotan publik dan perhatian nasional. Sedikitnya 200 siswa dari 12 sekolah di kawasan Tembok Dukuh dilaporkan mengalami gejala seperti mual, muntah, pusing, dan lemas setelah mengonsumsi makanan program MBG pada Senin (11/5/2026). Sejumlah siswa bahkan harus menjalani perawatan di puskesmas hingga rumah sakit.

Kondisi para korban memicu keprihatinan mendalam. Beberapa siswa mengaku mulai merasakan gejala tak lama setelah menyantap makanan yang dibagikan di sekolah. Salah satu korban yang masih dirawat di RS Ibu dan Anak IBI Surabaya mengatakan awalnya hanya merasa mual sebelum akhirnya muntah berkali-kali hingga tubuhnya lemas.

BACA JUGA : Surat Masuk ke Bupati Deliserdang Tak Berbuah Tindakan, P2BMI dan GRPK Soroti Sikap Dinas Cipta Karya atas Pagar Gudang Tanpa PBG

“Setelah makan siang dari sekolah, perut terasa tidak enak. Awalnya mual, lalu muntah terus sampai badan lemas sekali. Teman-teman di kelas juga banyak yang mengalami hal serupa, ada yang sampai menangis karena sakit perut,” ujar seorang siswa saat ditemui di ruang perawatan.

Kekhawatiran juga disampaikan para orang tua siswa. Mereka menilai program yang seharusnya membantu pemenuhan gizi anak justru menimbulkan trauma dan rasa cemas.

“Kami menitipkan anak ke sekolah untuk belajar, bukan pulang dalam kondisi sakit hingga harus dirawat di rumah sakit. Kejadian ini harus diusut tuntas karena menyangkut keselamatan anak-anak kami,” kata salah satu wali murid.

Peristiwa yang viral di media sosial itu turut mendapat perhatian pemerintah pusat. Pada Rabu (13/5/2026), Natalius Pigai turun langsung menjenguk korban di RS Ibu dan Anak IBI Surabaya. Dalam kunjungannya, ia menyoroti sistem Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dinilai perlu dievaluasi secara menyeluruh, terutama terkait kapasitas satu dapur layanan yang menangani hingga 12 sekolah sekaligus.

“Kalau satu SPPG menangani 12 sekolah, saya pikir itu sudah sangat tidak wajar. Ini Surabaya, kota besar. Harus ada tinjauan ulang terkait sistem SPPG yang ada di Kota Surabaya,” tegas Pigai.

Ia menilai insiden tersebut harus menjadi momentum pembenahan nasional agar program MBG benar-benar mengutamakan keselamatan dan kesehatan peserta didik.

“Saya berharap ke depan SPPG tidak hanya menjalankan distribusi makanan, tetapi juga memastikan standar kelayakan, kebersihan, dan pengawasan kualitas pangan diterapkan secara ketat. Jangan sampai program baik justru melahirkan bencana kesehatan bagi anak-anak sekolah,” ujarnya.

Pigai juga meminta pemerintah meninjau ulang kapasitas setiap SPPG agar disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan.

“Ke depan, satu SPPG harus disesuaikan dengan kapasitas nyata. Tidak boleh terlalu banyak sekolah dalam satu penanganan, apalagi di kota besar seperti Surabaya. Harus ada standar baru yang lebih manusiawi, terukur, dan mengutamakan keselamatan peserta didik,” tambahnya.

Kunjungan tersebut menegaskan bahwa insiden di Surabaya bukan sekadar persoalan teknis distribusi makanan, melainkan juga menyangkut hak anak atas kesehatan dan perlindungan. Publik kini mendesak pemerintah daerah bersama instansi terkait untuk segera mengusut penyebab pasti dugaan keracunan serta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG di berbagai daerah.

Angga