Search

Saved articles

You have not yet added any article to your bookmarks!

Browse articles

Kebijakan Privasi

Kami menggunakan cookies untuk memastikan Anda mendapatkan pengalaman terbaik di situs kami. Dengan melanjutkan menggunakan situs ini, Anda menyetujui penggunaan cookies kami. Baca, Privacy Policy, and Terms of Service.

Tanah Pecaton Dibangun Permanen, diduga dijadikan Kepentingan Politik Desa Astapah,Terindikasi praktik Jual Beli

Sampang,bratapos.com - Sebuah bangunan rumah dan toko di Desa Astapah, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, menuai sorotan. Pasalnya, rumah tersebut diduga berdiri di atas tanah kas desa (TKD) atau percaton. 

Seorang warga setempat inisial (HI) menuturkan bahwa bangunan rumah tersebut milik salah satu tokoh masyarakat di Desa Astapah. Sementara, lahannya diketahui merupakan tanah percaton. 

BACA JUGA : Surat Masuk ke Bupati Deliserdang Tak Berbuah Tindakan, P2BMI dan GRPK Soroti Sikap Dinas Cipta Karya atas Pagar Gudang Tanpa PBG

"Semua warga disini tahu kalau itu tanah percaton. Tapi dibangun rumah pribadi," katanya, Selasa, 5 Mei 2026. 

Ia mengungkapkan, selain dibangun rumah pribadi tanah percaton di desa tersebut juga ada yang dibangun menjadi tempat usaha atau toko kelontong. Lokasinya berada di selatan SDN Astapah 1. 

"Pengelolaan tanah percaton disini amburadul. Bahkan, terkesan menjadi alat kepentingan politik Kepala desa (Kades),. Bahkan ada yang diperjual belikan, sampai sekarang dijadikan Hak Milik, ujarnya 

Ia berharap Inspektorat Kabupaten Sampang segera melakukan audit terkait pengelolaan tanah percaton di Desa Astapah. Tujuannya untuk memastikan transparansi dan mencegah penyalahgunaan aset desa.

Menanggapi itu, Kades Astapah Muhammad Sohib membantah dugaan tersebut. Ia menegaskan bahwa bangunan rumah tersebut berdiri di atas tanah hak milik. 

 "Itu tanah pribadi, tanah itu punyaan kiai dan ada sertipikat tanahnya, bukan tanah percaton. Kalau lahan yang dibangun toko itu memang tanah aset desa yang disewakan kepada warga. Biayanya sewanya Rp200 ribu per bulan dan masuk ke APBDes," kata Sohib.

Amir Nisi Amir Nisi Amir Nisi
Prev Article
Rokok Tanpa Cukai Ditekan, Satpol PP Sidoarjo Edukasi Warga Sidodadi
Next Article
BAPPERIDA Kab. Bangkalan Terima AUudensi MADAS NUSANTARA DPW Jawa Timur, Perkuat Sinergitas Investasi Kemaritiman

Related to this topic:

Be the first to write a comment.