Kontroversi Perekrutan Pokja Awak Media di Lapas Kelas IIA Sidoarjo: Antara Efisiensi dan Keadilan

Sidoarjo || Bratapos.com - Proses perekrutan awak media dalam kelompok kerja (Pokja) oleh Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Sidoarjo tengah menjadi sorotan. Sejumlah pihak mempertanyakan transparansi dan mekanisme seleksi yang dilakukan, menyusul adanya pengurangan jumlah media yang dilibatkan dalam kerja sama pemberitaan.

Pihak Lapas, melalui Staff Humas Febri Adi Susanto, menjelaskan bahwa pengurangan jumlah media ini dilakukan atas pertimbangan efisiensi anggaran. "Awalnya terdapat sekitar 65 media yang bekerjasama. Kini jumlah tersebut dibatasi menjadi 20 media, karena efisiensi anggaran menjadi prioritas," ujarnya.

BACA JUGA : PSHW-TM Ponorogo Gelar Rakor Pengamanan Suran Agung 2026 Bersama Polres dan Kodim

Namun, kebijakan ini menimbulkan kekhawatiran dari sebagian awak media. Mereka menilai proses seleksi tidak dilakukan secara terbuka, sehingga menimbulkan kesan adanya perlakuan yang tidak adil. Beberapa pihak juga mempertanyakan dasar pemilihan media yang tetap dilibatkan dan mekanisme evaluasi yang digunakan.

Selain soal seleksi, muncul pula pertanyaan terkait alokasi anggaran yang digunakan dalam kerja sama tersebut. Sejumlah awak media berharap adanya keterbukaan informasi mengenai besaran anggaran yang digunakan, agar publik dapat menilai apakah kebijakan efisiensi ini benar-benar proporsional dan berdasarkan kebutuhan yang objektif.

Pengamat komunikasi publik menilai, efisiensi anggaran memang diperlukan, namun transparansi dan akuntabilitas tetap menjadi hal penting dalam menjaga kredibilitas institusi pemerintah. "Pengurangan jumlah media hendaknya dilakukan berdasarkan evaluasi kinerja yang objektif, bukan semata-mata karena faktor kedekatan personal atau subjektivitas," ujar salah seorang akademisi yang enggan disebutkan namanya.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Lapas Kelas IIA Sidoarjo belum memberikan keterangan lebih lanjut terkait mekanisme seleksi yang digunakan maupun rincian anggaran kerja sama dengan media. Beberapa media yang tidak lagi dilibatkan juga berharap ada ruang dialog dan penjelasan terbuka dari pihak Lapas agar polemik ini dapat diselesaikan secara baik.