DPRD Banyuwangi Perketat Disiplin Rapat, Revisi Kode Etik Resmi Dibahas BK

BANYUWANGI, BRATAPOS.com — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuwangi mulai memperkuat disiplin internal melalui proses revisi Kode Etik serta Tata Cara Beracara dewan. Langkah pembaruan aturan ini, mulai dibahas dalam rapat paripurna internal dan secara resmi ditugaskan kepada Badan Kehormatan (BK) untuk dirumuskan secara lebih komprehensif.

Ketua BK DPRD Banyuwangi, Suwito, menegaskan bahwa revisi tersebut merupakan kebutuhan mendesak untuk menyesuaikan standar perilaku anggota legislatif dengan tuntutan publik dan perkembangan zaman. Pembaruan ini ditujukan agar setiap anggota dewan bekerja lebih profesional, responsif, dan akuntabel.

BACA JUGA : Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun menyalurkan Bibit Alpukat kepada Masyarakat, Dorong Pengembangan Pertanian dan Peningkatan Ekonomi

“Perubahan ini fokus pada peningkatan disiplin, etos kerja, dan perilaku anggota dewan agar lebih profesional, adaptif, proporsional, dan akuntabel,” ujar Suwito usai rapat paripurna internal, Senin (24/11/2025).

Revisi kode etik akan mengatur lebih tegas batasan perilaku yang wajib, dilarang, maupun tidak patut dilakukan anggota dewan selama menjalankan tugas kedewanan. Aturan tersebut juga dirancang sebagai instrumen penting untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas lembaga DPRD di mata masyarakat.

“Kode etik ini wajib dipatuhi seluruh anggota dewan. Ini menyangkut marwah lembaga, mulai dari martabat, kehormatan, citra hingga kredibilitas,” tegasnya.

Beberapa poin yang diperbarui antara lain:

▪︎ Etika penyampaian pendapat saat rapat

▪︎ Larangan-larangan terkait perilaku tidak patut

▪︎ Penegasan sanksi serta mekanisme penjatuhannya

▪︎ Standar disiplin kehadiran dan ketepatan waktu

Salah satu pengetatan paling menonjol adalah kewajiban hadir tepat waktu, bahkan 15 menit sebelum rapat dimulai. Untuk memastikan aturan berjalan, BK berwenang melakukan monitoring dan evaluasi kehadiran anggota pada seluruh rapat alat kelengkapan dewan (AKD).

“BK bisa mengikuti rapat-rapat AKD semata untuk mengevaluasi kehadiran anggota,” jelas politisi Partai Gerindra itu.

Suwito menyampaikan, draf perubahan Kode Etik serta Tata Cara Beracara BK masih terus dibahas bersama seluruh fraksi di DPRD Banyuwangi. Proses evaluasi berlapis dilakukan agar aturan baru yang dihasilkan benar-benar komprehensif dan relevan dengan dinamika terkini.

“Perubahan aturan ini masih kami godok, agar lebih komprehensif dan sesuai perkembangan yang ada,” pungkasnya.

Upaya revisi Kode Etik DPRD Banyuwangi menjadi sinyal penguatan integritas dan peningkatan standar tata kelola lembaga legislatif daerah. Dengan aturan yang lebih tegas, DPRD diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan publik sekaligus memastikan setiap anggota menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran secara optimal. (rag/bp-bwi)