Raperda Pendidikan Banyuwangi Tembus Pasal 60, Pansus Dorong Percepatan Regulasi BOSDA

BANYUWANGI, BRATAPOS.com – DPRD Kabupaten Banyuwangi terus mengintensifkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Dalam rapat monitoring dan evaluasi bersama pimpinan DPRD, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), serta pimpinan Panitia Khusus (Pansus), Senin (9/11/2026), pembahasan Raperda tersebut dilaporkan telah mencapai pasal 60.

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Khusus DPRD Kabupaten Banyuwangi itu menjadi bagian dari upaya mempercepat penyelesaian regulasi, sekaligus memastikan substansi Raperda mampu menjawab kebutuhan dunia pendidikan di Banyuwangi.

BACA JUGA : Evaluasi Menyeluruh Pansus DPRD Banyuwangi, Sejumlah Raperda Dibidik Rampung Pertengahan November

Wakil Ketua Pansus Raperda Penyelenggaraan Pendidikan DPRD Banyuwangi, Patemo, yang juga Ketua Komisi IV DPRD Banyuwangi dari Fraksi PDI Perjuangan, menjelaskan bahwa pembahasan akan terus dilanjutkan secara lebih komprehensif.

Menurutnya, percepatan pembahasan menjadi penting mengingat DPRD memiliki tanggung jawab kepada masyarakat dalam memastikan penggunaan anggaran daerah memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas pendidikan.

“Pembahasan sudah sampai pada pasal 60. Tentu kelanjutannya akan kita lakukan secara lebih komprehensif dan lebih cepat, karena kita juga memiliki pertanggungjawaban kepada masyarakat terhadap penggunaan anggaran dalam pembahasan Perda Penyelenggaraan Pendidikan ini,” jelas Patemo saat dikonfirmasi BRATAPOS.com usai rapat.

Patemo menegaskan, salah satu aspek strategis dalam penyusunan Raperda tersebut adalah keberadaan payung hukum bagi penyelenggaraan pendidikan, termasuk kemungkinan realisasi program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA).

Regulasi ini dinilai penting, agar program BOSDA yang menjadi agenda pada 2026 memiliki landasan hukum yang jelas dan dapat dilaksanakan sesuai ketentuan.

“Ini merupakan payung hukum dan produk hukum daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan dan BOSDA. Agar bisa terealisasi, tentu harus ada payung hukum dan dasar regulasinya,” tegasnya.

Karena itu, Pansus akan mencermati secara seksama draf Raperda yang tengah dibahas, termasuk ketentuan yang nantinya menjadi dasar pelaksanaan program bantuan pendidikan tersebut.

Lebih lanjut, Patemo mengungkapkan bahwa pembahasan mengenai sumber anggaran BOSDA, apakah berasal dari APBD Provinsi Jawa Timur atau APBD Kabupaten Banyuwangi, masih perlu dikaji lebih mendalam.

Pansus juga mempertimbangkan praktik di sejumlah daerah yang telah memiliki regulasi serupa dan menyalurkan bantuan operasional pendidikan kepada satuan pendidikan, khususnya sekolah swasta dan madrasah.

Pengalaman tersebut, menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pendidikan di Banyuwangi.

“Kita melihat potensi dari hasil kerja di beberapa wilayah yang sudah menerapkan Perda ini. Salah satunya, bantuan BOSDA telah disalurkan kepada satuan pendidikan, terutama sekolah swasta dan madrasah,” ungkapnya.

Ia berharap Banyuwangi dapat mengembangkan kebijakan serupa, sehingga peningkatan kualitas pendidikan tidak hanya bergantung pada satu sumber pembiayaan.

Dukungan anggaran yang memadai, menurutnya, menjadi salah satu faktor penting untuk mendorong pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan di daerah.

Patemo menyebut, tantangan utama yang dihadapi dalam pembahasan Raperda saat ini lebih berkaitan dengan keterbatasan waktu dan padatnya agenda kegiatan DPRD.

Meski demikian, Pansus berupaya mengoptimalkan jadwal pembahasan agar regulasi tersebut dapat segera diselesaikan dengan tetap memperhatikan kualitas substansi dan kepentingan masyarakat.

Penyelesaian Raperda Penyelenggaraan Pendidikan diharapkan menjadi langkah strategis dalam memperkuat tata kelola pendidikan di Banyuwangi, sekaligus membuka ruang bagi kebijakan pembiayaan yang lebih berpihak pada peningkatan kualitas pendidikan.

Dengan adanya regulasi yang jelas, program BOSDA diharapkan memiliki landasan pelaksanaan yang kuat, sehingga manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh satuan pendidikan, termasuk sekolah swasta dan madrasah. (rag/bp-bwi)