BANYUWANGI, BRATAPOS.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuwangi mempercepat pembahasan sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Langkah ini dilakukan melalui monitoring dan evaluasi terhadap progres kerja Panitia Khusus (Pansus), guna memastikan penyelesaian pembahasan sesuai target waktu yang telah ditetapkan.
Evaluasi tersebut berlangsung dalam Rapat Pimpinan DPRD bersama Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) dan pimpinan Pansus, di Ruang Rapat Khusus DPRD Kabupaten Banyuwangi, Senin (9/11/2026).
BACA JUGA :
Raperda Pendidikan Banyuwangi Tembus Pasal 60, Pansus Dorong Percepatan Regulasi BOSDA
Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi, I Made Cahyana Negara, S.E., serta dihadiri Wakil Ketua DPRD, Hj. Siti Mafrochatin Ni’mah, S.Pd., M.M., Ketua Bapemperda Ahmad Masrohan, dan para pimpinan Pansus.
Ketua Bapemperda DPRD Banyuwangi, Ahmad Masrohan, menjelaskan bahwa rapat tersebut difokuskan untuk mengukur sejauh mana perkembangan pembahasan Raperda di masing-masing Pansus, sekaligus memastikan kesiapan menuju tahap finalisasi.
“Ini evaluasi terhadap Pansus yang sedang berjalan, sampai sejauh mana penyelesaiannya. Kita mengundang pimpinan-pimpinan Pansus untuk dimintai keterangan mengenai progres pembahasan, apakah dalam minggu-minggu ini bisa difinalisasi atau belum,” jelas Ahmad Masrohan saat ditemui BRATAPOS.com di ruang kerjanya usai rapat.
Menurutnya, percepatan pembahasan menjadi penting mengingat DPRD Banyuwangi mengejar target pengajuan fasilitasi kepada Biro Hukum Provinsi Jawa Timur pada pertengahan November 2026.
“Karena kita mengejar waktu, mengingat pertengahan November ini kita harus mengajukan fasilitasi ke Biro Hukum Jawa Timur,” tegasnya.
Ahmad Masrohan mengungkapkan, berdasarkan hasil evaluasi, perkembangan pembahasan Raperda di masing-masing Pansus menunjukkan tahapan yang berbeda. Beberapa Raperda telah memasuki tahap finalisasi, sementara lainnya masih memerlukan pembahasan lanjutan.
Raperda RPIK disebut telah mencapai tahap finalisasi. Sementara itu, Raperda tentang Ketertiban Umum dan Produk Hukum Daerah masih dalam proses pembahasan.
Adapun Raperda tentang Penetapan Desa ditargetkan segera memasuki tahap finalisasi. Pansus yang membahas Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan juga diharapkan dapat menyelesaikan pembahasannya dalam beberapa minggu ke depan.
“Dari hasil evaluasi tadi, ada yang sudah finalisasi, ada yang masih dalam tahapan pembahasan. Untuk Penetapan Desa dan Penyelenggaraan Pendidikan, insyaallah dalam minggu-minggu ini bisa diselesaikan sesuai keterangan pimpinan Pansus,” paparnya.
Ahmad Masrohan menambahkan, Bapemperda tidak hanya melakukan evaluasi terhadap progres pembahasan, tetapi juga menyampaikan laporan perkembangan masing-masing Pansus kepada Ketua DPRD Banyuwangi.
Monitoring dan evaluasi tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga koordinasi antar lembaga di lingkungan DPRD, sekaligus mendorong agar pembahasan Raperda berjalan efektif, terukur, dan sesuai agenda legislasi daerah.
Dengan adanya evaluasi berkala, DPRD Banyuwangi diharapkan mampu menyelesaikan pembahasan sejumlah Raperda secara tepat waktu, sebelum memasuki tahapan fasilitasi di tingkat Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Penyelesaian Raperda secara tepat waktu menjadi salah satu tahapan penting, dalam memastikan proses pembentukan regulasi daerah berjalan sesuai mekanisme dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (rag/bp-bwi)
Prev Article
Raperda Pendidikan Banyuwangi Tembus Pasal 60, Pansus Dorong Percepatan Regulasi BOSDA
