DPRD Banyuwangi Resmi Luncurkan SIPRADA, Terobosan Digital untuk Perluas Akses Warga dalam Penyusunan Perda

BANYUWANGI, BRATAPOS.com — DPRD Kabupaten Banyuwangi kembali menghadirkan inovasi penting dalam memperkuat transparansi dan partisipasi publik melalui peluncuran aplikasi SIPRADA (Sistem Informasi Pembentukan Peraturan Daerah). Aplikasi ini dirancang sebagai kanal digital yang memungkinkan masyarakat ikut terlibat langsung dalam proses penyusunan hingga pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).

Ketua DPRD Banyuwangi, I Made Cahyana Negara, menegaskan bahwa SIPRADA merupakan wujud komitmen lembaga legislatif untuk membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat agar dapat menyampaikan aspirasi, pengawasan, dan masukan terkait kebijakan daerah.

BACA JUGA : Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun menyalurkan Bibit Alpukat kepada Masyarakat, Dorong Pengembangan Pertanian dan Peningkatan Ekonomi

“Wakil rakyat harus turun ke lapangan, mendengar keluhan masyarakat, lalu menuangkannya dalam ide dan rumusan kebijakan yang benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat,” ujar Made dalam keterangan resminya, Rabu (5/11/2025).

Made menjelaskan, SIPRADA sebenarnya telah dikembangkan sejak 2021 dan terbukti efektif menjaring aspirasi warga melalui ruang digital. Melihat manfaat besar tersebut, pemerintah daerah kemudian menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 7 Tahun 2025 sebagai dasar hukum penguatan implementasi aplikasi tersebut.

Melalui SIPRADA, masyarakat kini dapat:

▪︎ Menyampaikan aspirasi atau usulan terkait raperda

▪︎ Mengikuti perkembangan dan pembahasan setiap draft regulasi

▪︎ Melakukan pengawasan publik secara langsung terhadap proses legislasi

▪︎ Mengakses dokumentasi lengkap terkait pembentukan Perda

Menurut Made, SIPRADA menjadi jawaban atas kebutuhan keterlibatan warga di era digital, di mana masyarakat sudah terbiasa menggunakan fitur daring melalui perangkat pribadi.

“Sekarang eranya digital. SIPRADA menjadi langkah strategis untuk mengajak masyarakat terlibat aktif dalam setiap proses pembentukan Perda,” tegasnya.

Untuk mempermudah akses, SIPRADA juga terintegrasi dalam aplikasi SmartKampung yang dapat diunduh secara gratis. Selain itu, seluruh informasi pembahasan raperda dapat dipantau melalui situs resmi DPRD Banyuwangi (dprd.banyuwangi.go.id).

Agar partisipasi masyarakat semakin optimal, DPRD Banyuwangi terus bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui berbagai kanal pelayanan publik. Made juga rutin melakukan dialog langsung dengan masyarakat, untuk menyerap aspirasi sekaligus mensosialisasikan keberadaan SIPRADA.

Langkah ini diharapkan dapat memperkuat kualitas regulasi daerah, serta memastikan setiap kebijakan yang lahir benar-benar berdasarkan kebutuhan dan suara masyarakat. (rag/bp-bwi)