Banggar DPRD Banyuwangi Hentikan Pembahasan RAPBD 2026, Eksekutif Belum Serahkan RKA

BANYUWANGI, BRATAPOS.com — Badan Anggaran (Banggar) DPRD Banyuwangi resmi menghentikan sementara pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2026. Keputusan tersebut diambil karena Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dinilai belum menyerahkan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) secara lengkap dan komprehensif sebagaimana mandat peraturan perundang-undangan.

Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Siti Mafrochatin Ni’mah, menyampaikan bahwa kelengkapan RKA merupakan syarat mutlak untuk memastikan pembahasan RAPBD berjalan sesuai ketentuan, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan. Ketiadaan RKA dianggap sebagai bentuk ketidaksiapan eksekutif dalam mengelola perencanaan anggaran daerah.

BACA JUGA : Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun menyalurkan Bibit Alpukat kepada Masyarakat, Dorong Pengembangan Pertanian dan Peningkatan Ekonomi

“RKA adalah dokumen fundamental dalam penyusunan APBD. Tanpa dokumen itu, pembahasan RAPBD tidak dapat dilakukan secara akuntabel dan berpotensi cacat prosedur. Ini bukan sekadar persoalan administrasi, tetapi menyangkut tata kelola keuangan daerah,” tegas Hj. Ni’mah, Senin (24/11/2025).

RKA memuat rincian visi, misi, tujuan, program, kegiatan, indikator kinerja, hingga besaran anggaran yang diusulkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dokumen tersebut menjadi dasar legislatif dalam menilai efektivitas program pembangunan dan kesesuaian penggunaan anggaran publik.

Namun, hingga memasuki pembahasan lanjutan RAPBD 2026, TAPD disebut hanya menyajikan paparan global atau pointer anggaran tanpa detail yang dibutuhkan Banggar.

“Sejak kemarin, TAPD hanya menyodorkan pointer global. Tanpa rincian RKA, Banggar tidak dapat menilai efisiensi, efektivitas, dan prioritas anggaran. Hal ini tentu tidak dapat kita biarkan,” ujarnya.

Selain tidak tersedianya RKA, Banggar juga menemukan adanya ketidaksinkronan penjelasan antar-OPD terkait program kerja dan pagu anggaran. Salah satu contoh mencolok adalah perbedaan keterangan antara Kepala Dinas Pendidikan dan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD dalam dua rapat yang berbeda.

Perbedaan tersebut juga muncul antara Bappeda, BPKAD, dan Dinas Pendidikan, baik terkait capaian program maupun rencana anggaran Tahun 2026.

“Penjelasan yang disampaikan Kepala Dinas Pendidikan tidak sama dengan yang disampaikan Sekda. Antara rapat kemarin dan hari ini berbeda. Jawaban dari Bappeda, BPKAD, dan Dinas Pendidikan pun tidak sinkron. Maka pembahasan kami hentikan sementara,” imbuh Ni’mah.

Ketidaksinkronan data ini dianggap DPRD berisiko besar menimbulkan kesalahan perencanaan pembangunan daerah.

DPRD Banyuwangi menegaskan bahwa penyusunan APBD tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa maupun tanpa kejelasan data. Sebab, APBD menyangkut penggunaan dana publik yang harus dipertanggungjawabkan baik secara politik maupun administratif.

“Setiap rupiah yang dikeluarkan harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat Banyuwangi dan kepada Tuhan. Prinsip transparansi dan akuntabilitas harus dijaga,” tegasnya.

Banggar menilai, tanpa adanya dokumen RKA yang benar, pembahasan RAPBD 2026 tidak hanya tidak efektif, tetapi juga berpotensi bertentangan dengan mekanisme formal yang diatur dalam regulasi keuangan negara dan daerah.

Dengan kondisi tersebut, Banggar DPRD Banyuwangi memutuskan untuk menghentikan sementara pembahasan RAPBD 2026. Sidang anggaran baru akan dilanjutkan setelah TAPD menyerahkan dokumen RKA lengkap dan penjelasan antar-OPD telah sinkron.

Legislatif menegaskan bahwa pembahasan tidak boleh dipaksakan mengingat konsekuensi hukum, administratif, dan publik yang menyertainya. Banggar kini menunggu komitmen TAPD, untuk segera melengkapi seluruh dokumen serta mempersiapkan data dan program secara lebih cermat. (rag/bp-bwi)