DPRD Banyuwangi Desak Pemda Perbarui DTKS, Cegah Salah Sasaran dan Penerima Bansos Ganda

BANYUWANGI, BRATAPOS.com — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banyuwangi menegaskan perlunya pembaruan dan verifikasi menyeluruh terhadap data penerima bantuan sosial (Bansos) agar penyalurannya lebih tepat sasaran. Desakan itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Siti Mafrochatin Ni’mah, usai memimpin rapat kerja lintas komisi bersama Komisi I dan Komisi II, Rabu (19/11/2025).

Rapat kerja tersebut turut menghadirkan Dinas Sosial, Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Asosiasi Kepala Desa (AKD), serta pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan BPNT. Agenda tersebut secara khusus membahas akurasi dan validitas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai basis penerima bantuan.

BACA JUGA : Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun menyalurkan Bibit Alpukat kepada Masyarakat, Dorong Pengembangan Pertanian dan Peningkatan Ekonomi

Ni’mah menegaskan, penguatan akurasi data penerima manfaat merupakan kunci keberhasilan program perlindungan sosial. Ia menilai masih banyak temuan di lapangan terkait data usang, tidak sinkron, hingga penerima yang tidak lagi memenuhi syarat namun masih tercantum sebagai penerima bantuan.

“Rapat kerja ini merupakan pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD untuk memastikan program perlindungan sosial benar-benar tepat sasaran. Persoalan klasik yang muncul adalah data yang tidak diperbarui, sehingga warga yang berhak tidak tercatat, sementara yang sudah mampu masih terdaftar,” tegasnya.

Ia menambahkan, dinamika ekonomi masyarakat selalu berubah. Karena itu, pembaruan DTKS harus dilakukan secara berkala agar benar-benar mencerminkan kondisi terbaru warga.

Wakil Ketua DPRD dari Fraksi PKB ini, juga menekankan pentingnya pendataan objektif oleh petugas lapangan. Menurutnya, evaluasi tidak bisa dilakukan hanya dari administrasi, tetapi harus melalui verifikasi faktual.

“Petugas pendataan DTKS harus bekerja objektif dan turun langsung ke lapangan. Jangan sampai ada data yang dipertahankan hanya karena kedekatan tertentu. DTKS harus benar-benar bersih dan akurat,” ujarnya.

Selain akurasi, DPRD juga menyoroti perlunya penyandingan data antara penerima bantuan pusat, daerah, hingga desa. Tujuannya agar tidak terjadi penerimaan ganda yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan pemborosan anggaran.

“Penyandingan berbagai basis data sangat penting untuk mencegah satu warga menerima bantuan sejenis dari beberapa sumber. Ini membantu efisiensi anggaran sekaligus menjamin pemerataan,” kata Ni’mah.

DPRD Banyuwangi menilai, pembaruan data bukan hanya soal administrasi, melainkan fondasi penting bagi perencanaan anggaran dan kebijakan daerah. Data yang presisi akan membantu pemerintah merancang program sosial yang efektif dan berkelanjutan.

“Pemetaan berbasis data akurat sangat penting. Selain menghindari pemborosan, langkah ini memastikan bahwa bantuan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan,” pungkasnya. (rag/bp-bwi)