BANYUWANGI, BRATAPOS.com – Pemerintah Kabupaten Banyuwangi kembali mencatat prestasi nasional dengan meraih peringkat pertama Kabupaten Berkinerja Tinggi se-Indonesia, berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
Capaian tahun 2026 ini sekaligus menegaskan konsistensi Banyuwangi sebagai daerah dengan kinerja pemerintahan terbaik di Indonesia, sekaligus melengkapi prestasi sebelumnya sebagai Kabupaten Terinovatif Nasional tahun 2025.
BACA JUGA :
Kemen HAM RI Perkuat Sinergi Lintas Sektoral untuk Pemajuan HAM di Jawa Timur
Dengan capaian ini, Banyuwangi tercatat empat kali berturut-turut menempati posisi puncak nasional dalam kategori kabupaten berkinerja tinggi berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).
Penilaian LPPD Kemendagri dilakukan secara ketat dengan menggunakan 606 indikator kinerja, yang mencakup aspek strategis pemerintahan, antara lain:
▪︎ Pengentasan kemiskinan
▪︎ Peningkatan kualitas pendidikan
▪︎ Layanan kesehatan masyarakat
▪︎ Pembangunan ekonomi daerah
▪︎ Transparansi dan akuntabilitas keuangan
▪︎ Pelestarian lingkungan hidup
▪︎ Inovasi pelayanan publik
Indikator tersebut digunakan untuk mengukur efektivitas, akuntabilitas, serta dampak kebijakan pemerintah daerah terhadap kesejahteraan masyarakat.
Penghargaan diserahkan dalam Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah XXX Tahun 2026 di Plaza Kemendagri, Jakarta, Senin (27/04/2026). Acara tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto.
Dalam sambutannya, Bima Arya menekankan bahwa kinerja pemerintah daerah tidak hanya diukur dari angka, tetapi juga dari dampaknya terhadap masyarakat.
“Di balik angka dan indikator, terdapat makna kinerja pemerintahan yang nyata. Kepala daerah tidak boleh berhenti pada capaian angka, tetapi harus terus menghadirkan program yang efektif dan efisien,” ujarnya.
Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menyampaikan apresiasi kepada seluruh elemen masyarakat atas capaian tersebut.
“Banyuwangi tentu belum sempurna, kami terus berbenah. Terima kasih kepada seluruh pihak, mulai dari DPRD, Forkopimda, tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga seluruh masyarakat Banyuwangi,” ujar Ipuk.
Ia menegaskan bahwa arah pembangunan Banyuwangi ke depan akan terus diselaraskan dengan agenda nasional, khususnya penguatan SDM, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan layanan dasar.
“Kami akan memperkuat kapasitas fiskal daerah dan mendorong kemandirian ekonomi masyarakat,” tambahnya.
Asisten Administrasi Umum Setda Banyuwangi, Budi Santoso, menjelaskan bahwa capaian tersebut ditopang oleh peningkatan signifikan indikator makro daerah.
▪︎ Skor LPPD Banyuwangi: 3,8202 (peringkat 1 nasional, status kinerja tinggi)
▪︎ Kemiskinan turun dari 8,07% (2021) menjadi 6,13% (2025)
▪︎ Pendapatan per kapita naik menjadi Rp 67,08 juta (2025)
▪︎ IPM meningkat menjadi 75,17 (2025) dari 74,3 (2024)
“Ini merupakan capaian kemiskinan terendah sepanjang sejarah Banyuwangi,” jelasnya.
Selain indikator ekonomi, Banyuwangi juga mencatat kinerja kuat pada sektor pelayanan publik seperti Layanan kesehatan ibu dan anak mencapai 100 persen, Peningkatan akses layanan pendidikan dasar, serta Konsistensi inovasi daerah berbasis digital dan pelayanan publik.
Banyuwangi juga mempertahankan status sebagai Kabupaten Terinovatif versi Kemendagri selama delapan tahun berturut-turut (2018–2025).
Selain itu, Banyuwangi menjadi satu-satunya kabupaten di Indonesia yang meraih nilai AA dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Capaian ini memperkuat posisi Banyuwangi sebagai salah satu daerah dengan tata kelola pemerintahan paling progresif di Indonesia, ditopang oleh reformasi birokrasi, inovasi layanan publik, serta penguatan ekonomi daerah berbasis masyarakat. (rag/bp-bwi)
