Apresiasi Kebijakan Fiskal Banyuwangi, Bomba: Tetap Stabil Meski Transfer Pusat Dipangkas Rp660 Miliar

BANYUWANGI, BRATAPOS.com – Praktisi hukum dan politik Banyuwangi, Raden Bomba Sugiarto, S.H., M.H., yang juga menjabat sebagai Ketua Aliansi Advokat Banyuwangi Bersatu (AABB), menyampaikan apresiasi atas capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang dinilai tetap stabil dan adaptif di tengah tekanan kebijakan fiskal nasional.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Abdullah Azwar Anas serta mengucapkan selamat dan sukses kepada Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani dan Wakil Bupati Mujiono atas penghargaan sebagai pemerintah kabupaten dengan kinerja tertinggi.

BACA JUGA : Surat Masuk ke Bupati Deliserdang Tak Berbuah Tindakan, P2BMI dan GRPK Soroti Sikap Dinas Cipta Karya atas Pagar Gudang Tanpa PBG

Menurut Bomba, ketahanan fiskal Banyuwangi saat ini tidak lepas dari fondasi kuat yang telah dibangun sejak kepemimpinan Azwar Anas. Pada periode awal kepemimpinannya, Anas dinilai berhasil merancang struktur anggaran yang adaptif terhadap dinamika transfer pusat ke daerah.

“Transformasi kebijakan fiskal yang dilakukan kala itu tidak hanya bersifat administratif, tetapi strategis. Menggeser orientasi belanja dari sektor fisik ke sektor primer, yang berdampak langsung pada penurunan angka kemiskinan dan peningkatan pendapatan per kapita,” ujar Bomba, Selasa (28/4/2026).

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi saat ini menghadapi kebijakan efisiensi anggaran nasional melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, yang berdampak pada penurunan transfer pusat hingga sekitar Rp660 miliar. Kebijakan ini berlaku secara nasional dan wajib diikuti seluruh pemerintah daerah.

Namun demikian, Bomba menilai kondisi tersebut tidak menggoyahkan stabilitas fiskal Banyuwangi. Ia bahkan menyebut Pemkab Banyuwangi terlihat “tenang” dalam merespons tekanan tersebut.

“Ketika banyak daerah mulai mengalami tekanan fiskal, Banyuwangi justru tetap terkendali. Ini menunjukkan adanya perencanaan anggaran yang matang dan berkelanjutan,” tegasnya.

Di bawah kepemimpinan Ipuk Fiestiandani dan Mujiono, arah kebijakan fiskal Banyuwangi dinilai tetap berada pada jalur yang tepat (on the right track). Hal ini juga didukung oleh kekuatan manajerial birokrasi, termasuk peran Sekretaris Daerah Guntur Priambodo beserta jajaran perangkat daerah.

Bomba menilai, kualitas sumber daya birokrasi Banyuwangi menjadi faktor kunci dalam menjaga konsistensi kebijakan fiskal.

“Mereka adalah birokrat yang tidak hanya memahami perencanaan anggaran, tetapi juga mampu mengeksekusi dan mengevaluasi kebijakan fiskal secara terukur dan berstandar nasional,” katanya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa tekanan fiskal dari pusat tidak membuat Pemkab Banyuwangi bersikap defensif. Sebaliknya, pemerintah daerah justru semakin memperkuat strategi belanja dan konsolidasi anggaran.

Dengan pendekatan tersebut, Banyuwangi diyakini tetap mampu mempertahankan bahkan meningkatkan capaian kinerja, termasuk peluang meraih kembali predikat fiskal unggul seperti kategori “Double A”.

“Pemerintah Banyuwangi sangat memahami bahwa setiap penghargaan fiskal akan berimplikasi pada insentif anggaran dari pusat. Ini menjadi siklus positif yang terus mendorong pembangunan daerah,” jelasnya.

Sebagai warga Banyuwangi, Bomba juga menyatakan komitmennya untuk terus mendukung kebijakan pemerintah daerah. Ia menilai arah pembangunan dan pengelolaan fiskal saat ini sudah berada dalam koridor yang tepat.

“Ini bukan sekadar soal penghargaan, tetapi bagaimana kebijakan fiskal benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Dan Banyuwangi sudah membuktikan itu,” pungkasnya. (rag/bp-bwi)