Saluran Pasar Tarik Anggaran APBD Ratusan Juta, Fungsi Dan Kualitas Di Pertanyakan

Sidoarjo | bratapos.com - Anggaran Rp125 juta dari APBD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 di gelontorkan untuk proyek Pembuatan Saluran Pasar Tarik. Namun belum genap setahun, kondisi di lapangan justru memunculkan tanda tanya.

Saluran yang seharusnya memperbaiki sistem drainase pasar kini di keluhkan pedagang. Saat hujan turun, bau tidak sedap di sebut muncul dari dalam saluran. Dugaan mengarah pada aliran air yang tidak berjalan optimal.

BACA JUGA : Warga Kumpulrejo Protes Dan Bentangkan Spanduk Tolak Pengeboran Minyak Oleh PT TGE.

“Kalau hujan, baunya menyengat, seperti tidak lancar,” ujar seorang pedagang yang meminta namanya tidak mau di sebutkan.

Pantauan pada 21 Februari 2026 menunjukkan sejumlah penutup beton saluran terlihat ada yang tidak sesuai, bahkan samping gorong - gorong di beberapa titik tidak di kembalikan seperti semula. Celah antar penutup tampak tidak presisi, sementara bagian tepi menunjukkan pengelupasan material.

Kondisi ini bukan hanya soal estetika, tetapi juga menyangkut aspek keselamatan dan kenyamanan pengunjung pasar.

Ironisnya, proyek tersebut tercatat sebagai paket dengan kode 10111346000 di bawah Satuan Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo. Nilai pagu Rp125.000.000 dengan HPS Rp124.908.879,35, menggunakan metode (PL) Pengadaan Langsung dan jenis kontrak harga satuan. Penyedia jasa dalam dokumen pengadaan tercantum atas nama CV Mekar Sari.

Kerusakan yang muncul dalam waktu relatif singkat memicu pertanyaan mendasar: apakah pekerjaan telah di laksanakan sesuai spesifikasi teknis? Bagaimana proses pengawasan dan serah terima pekerjaan di lakukan? 

Apakah material yang di gunakan memenuhi standar mutu konstruksi?

Pedagang lain mengaku dampak saluran tersebut justru berbalik arah. “Harusnya membantu, tapi malah bau dan mengganggu pembeli,” ujarnya.

Dalam tata kelola keuangan daerah, penggunaan anggaran publik wajib menjunjung asas akuntabilitas, efisien, transparansi, dan kualitas hasil pekerjaan. Infrastruktur yang di bangun dari uang rakyat semestinya memberikan manfaat, bukan menimbulkan persoalan baru.

Hingga berita ini ditayangkan, pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo maupun CV Mekar Sari belum memberikan keterangan resmi terkait kondisi di lapangan. 

Publik kini menanti langkah evaluasi dan pemeriksaan teknis. Jika di temukan ketidaksesuaian antara pekerjaan dan spesifikasi kontrak, perbaikan wajib di lakukan sesuai ketentuan yang berlaku...(c@n)