Search

Saved articles

You have not yet added any article to your bookmarks!

Browse articles

Kebijakan Privasi

Kami menggunakan cookies untuk memastikan Anda mendapatkan pengalaman terbaik di situs kami. Dengan melanjutkan menggunakan situs ini, Anda menyetujui penggunaan cookies kami. Baca, Privacy Policy, and Terms of Service.

Rencana Aksi Tidak Mendasar OKP Luar Daerah Dapat Kritikan Dari Ketua PMII Cabang Buru Dan Bursel

MALUKUIINamlea,bratapos.com-Ketua Peregrakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Buru, M. Idrus Barges dan Ketua PMII Cabang Buru Selatan (Bursel), Abdel Akbar Derlauw, sesalkan sikap Organisasi Kepemudaan (OKP) yang ada di luar wilayah Buru dan Bursel, terkait rencana aksi demo yang tidak mendasar dan tidak mencerminkan kondisi nyata di lapangan.

Idrus Barges mengatakan, apa yang dikemukakan dalam rencana aksi tersebut sangat bertolak belakang dengan situasi sebenarnya yang ada di tambang emas Gunung Botak.

BACA JUGA : Surat Masuk ke Bupati Deliserdang Tak Berbuah Tindakan, P2BMI dan GRPK Soroti Sikap Dinas Cipta Karya atas Pagar Gudang Tanpa PBG

Menurutnya, informasi yang beredar di media sosial terkait desakan oleh OKP itu, bahwa anggota TNI yang bertugas di Pos Pemantauan Gunung Botak segera ditarik dan diproses, sangat tidak mendasar.

“Keberadaan Pos Pemantauan TNI di area Gunung Botak justru memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat, khususnya para penambang. Meski status aktivitas penambangan di Gunung Botak masih ilegal, namun banyak masyarakat menggantungkan hidup mereka dari kegiatan tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,” ujar Barges.

“Pos Pemantauan TNI di Gunung Botak tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga memberikan rasa tenang kepada para penambang yang bekerja untuk mencari nafkah. Desakan untuk menarik TNI dari wilayah tersebut sangat disayangkan, karena justru akan berdampak negatif bagi masyarakat. Sehingga aksi yang rencana dilakukan itu sngat tidak mendasar,” lanjut dia menambahkan.

Senada dengan itu, Ketua PMII Cabang Bursel, Abdel Akbar Derlauw menambahkan, pentingnya dukungan upaya TNI dalam menjaga stabilitas di wilayah tersebut. Pasalnya, isu yang diangkat oleh pihak luar tidak mencerminkan kebutuhan masyarakat lokal dan cenderung kontraproduktif.

“Kami berharap agar pihak-pihak yang merencanakan aksi dapat berdialog langsung dengan masyarakat setempat untuk memahami situasi yang sebenarnya. Mereka juga mengajak seluruh elemen untuk mengedepankan kepentingan masyarakat dalam setiap tindakan yang dilakukan,” pinta Derlauw.

Dia menyebutkan, keputusan dan aksi yang tidak berdasarkan fakta lapangan hanya akan menciptakan kegaduhan yang tidak perlu. Untuk itu, kami mengimbau semua pihak untuk bijak dalam menyikapi situasi ini.

“Kami harapkan, apa yang kita sampaikan dapat memberikan gambaran lebih jelas kepada masyarakat terkait situasi di Gunung Botak dan pentingnya sinergi antara pihak keamanan dan masyarakat lokal,” pungkasnya.(*)

Amir Nisi Amir Nisi Amir Nisi
Prev Article
Hak Jawab Atas Pemberitaan Kantor Cabang BRI Tuban
Next Article
Wacana Hak Interpelasi DPRD Provinsi NTB Dianggap Tidak Produktif

Related to this topic:

Be the first to write a comment.