Pemilihan Komite SMAN 1 Rogojampi Diduga Tak Transparan, DPRD Banyuwangi Minta Evaluasi Total

BANYUWANGI, BRATAPOS.com — Polemik pemilihan Komite Sekolah di SMA Negeri 1 Rogojampi memanas setelah sejumlah wali murid menilai prosesnya tertutup dan tidak melibatkan banyak pihak. Dugaan ketidaktransparanan itu, memicu kegaduhan hingga berujung pada rapat dengar pendapat (hearing) di Komisi IV DPRD Banyuwangi, Senin (24/11/2025) siang.

Hearing yang digelar di Ruang Rapat Komisi IV DPRD Banyuwangi tersebut diikuti oleh jajaran Komisi IV, perwakilan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Kepala SMAN 1 Rogojampi Elis Santi, Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Banyuwangi, serta perwakilan wali murid yang tergabung dalam Forum Rogojampi Bersatu (FRB).

BACA JUGA : Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun menyalurkan Bibit Alpukat kepada Masyarakat, Dorong Pengembangan Pertanian dan Peningkatan Ekonomi

Ketua FRB, Irfan Hidayat, membeberkan sederet kejanggalan dalam pembentukan Komite Sekolah baru.

“Banyak persoalan karena prosesnya tidak terbuka. Dari 1.182 siswa yang ada, seharusnya ribuan wali murid bisa dilibatkan. Faktanya hanya 11 orang yang hadir. Undangan tidak ada, saya sendiri hanya dihubungi lewat telepon,” tegas Irfan di hadapan Komisi IV.

Irfan mendesak agar SK Komite Sekolah yang telah diterbitkan dibatalkan karena dinilai cacat prosedur. Ia menyoroti SK Nomor 800/784/101.6.7.9/2025 yang hanya menetapkan 7 anggota komite, termasuk ketuanya yang disebut sebagai mantan kepala sekolah di institusi yang sama.

Padahal, Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 Pasal 4 Ayat 2 menyebutkan bahwa anggota komite harus berjumlah 5 hingga 15 orang dan diutamakan berasal dari unsur orang tua/wali siswa yang aktif.

“Wali muridnya ada ribuan, kok hanya 7 orang? Dan ketuanya mantan kepala sekolah. Ini patut dipertanyakan,” ujar Irfan.

Menanggapi itu, Kepala SMAN 1 Rogojampi Elis Santi menyatakan bahwa sekolah telah melakukan mekanisme sesuai ketentuan.

“Kami sudah mengajukan kepada wali murid, untuk mengusulkan nama calon anggota komite,” jelasnya.

Meski begitu, pernyataannya memicu perdebatan hingga suasana rapat sempat memanas. Namun tensi berhasil diredam oleh pimpinan rapat.

Dalam momen tersebut, sempat terjadi interupsi ringan saat kepala sekolah mengeluhkan suhu ruangan.

“Maaf pimpinan, saya kedinginan karena AC,” ujar Elis.

“Tolong dikurangi,” sahut Patemo selaku pimpinan rapat.

Ketua Komisi IV DPRD Banyuwangi, Patemo, menegaskan bahwa polemik ini tidak boleh dibiarkan.

“Persoalan ini perlu evaluasi menyeluruh. Kami meminta Cabang Dinas Pendidikan Provinsi mendampingi agar suasana tetap kondusif dan kegiatan belajar mengajar tidak terganggu,” kata Patemo.

Anggota DPRD Banyuwangi, Yuliawan Bambang Sukiyanto dari Partai Demokrat, juga menyoroti aturan yang dilanggar.

“Pasal 6 Ayat 4 jelas mengutamakan ketua komite dari unsur orang tua atau wali murid aktif. Dari sini sudah terlihat siapa yang harus dievaluasi,” tegas legislator asal Rogojampi itu.

Di akhir hearing, Komisi IV secara tegas meminta Dinas Pendidikan Cabang Provinsi Jawa Timur untuk turun tangan menangani kemelut ini dan memastikan proses pemilihan komite sesuai regulasi serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan. (rag/bp-bwi)