Hearing Komisi IV DPRD Banyuwangi: Klaim Lahan KTH Tambak Agung Gugur, PT BSI Dipastikan Patuh IPPKH KLHK

BANYUWANGI, BRATAPOS.com — Polemik klaim lahan yang diajukan Kelompok Tani Hutan (KTH) Tambak Agung terhadap PT Bumi Suksesindo (PT BSI) akhirnya menemukan titik terang. Dalam hearing resmi yang digelar Komisi IV DPRD Banyuwangi, Kamis (13/11/2025), terungkap bahwa tudingan penyerobotan lahan oleh PT BSI tidak berdasar dan seluruh operasional perusahaan telah sesuai Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang diterbitkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Rapat dipimpin langsung Ketua Komisi IV DPRD Banyuwangi, Patemo, dan menghadirkan berbagai pihak kunci: BPN Banyuwangi, Perhutani KPH Banyuwangi Selatan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PU CKPP, Forpimka Pesanggaran, Pemerintah Desa Sumberagung, serta Kepala Desa Pesanggaran.

BACA JUGA : Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun menyalurkan Bibit Alpukat kepada Masyarakat, Dorong Pengembangan Pertanian dan Peningkatan Ekonomi

Sebagai operator tambang emas di Kecamatan Pesanggaran sekaligus anak perusahaan PT Merdeka Copper Gold Tbk, PT BSI menegaskan seluruh kegiatan lapangan selalu dimulai melalui sosialisasi dan komunikasi terbuka dengan masyarakat. Hal ini termasuk kegiatan di area yang diklaim KTH Tambak Agung sebelumnya.

Perusahaan juga telah merealisasikan sejumlah komitmen sosial, antara lain:

▪︎ Melibatkan anggota KTH sebagai tenaga porter.

▪︎ Menyelesaikan program pavingisasi di lingkungan sekitar operasional.

Poin bantahan paling kuat disampaikan KSS Hukum, Keamanan, dan Komper Perhutani KPH Banyuwangi Selatan, Didik Nurcahyo, yang menegaskan:

▪︎ Petak 73 C dan 73 D bukan wilayah KTH Tambak Agung, melainkan kawasan IPPKH PT BSI yang sudah digunakan sejak era PT IMN.

▪︎ SK legalitas KTH Tambak Agung baru terbit pada 2019, jauh setelah IPPKH berlaku.

▪︎ Luas wilayah legal KTH hanya 83,49 hektar, bukan 700 hektar seperti narasi yang berkembang.

“Wilayah KTH diperuntukkan untuk pertanian sesuai ketentuan. Bukan untuk aktivitas di luar aturan,” tegas Didik.

Kepala Desa Pesanggaran, Sukirno, turut memberikan klarifikasi penting yang sebelumnya tidak diketahui publik secara luas:

▪︎ Petak 73 C dan 73 D bukan bagian wilayah Desa Pesanggaran, melainkan wilayah administrasi Desa Sumberagung.

▪︎ Kepengurusan KTH Tambak Agung telah berganti secara resmi, dengan Suroto sebagai Ketua dan Mundir sebagai Sekretaris.

“Pergantian pengurus sudah melalui rapat anggota dan disahkan notaris. Saudara Suko telah diberhentikan secara resmi,” tegasnya

Dalam forum tersebut, Suko yang sebelumnya melontarkan tudingan terhadap PT BSI, juga ditanya mengenai aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di sejumlah lokasi seperti petak 73 C, 73 D, dan 78. Ia mengaku tidak mengetahui apa pun soal aktivitas tambang ilegal tersebut.

“Saya kurang tahu terkait tambang rakyat. Saya tidak mengurus masalah itu,” jawabnya singkat.

Hearing menghasilkan beberapa penegasan resmi yang memperjelas duduk perkara:

1. PT BSI menjalankan operasional sesuai IPPKH dan prosedur komunikasi dengan warga.

2. Petak 73 C dan 73 D merupakan area IPPKH PT BSI, bukan wilayah KTH Tambak Agung.

3. Luas sah KTH Tambak Agung adalah 83,49 hektar, bukan 700 hektar.

4. Kepengurusan KTH yang legal dipimpin Suroto, bukan Suko.

Rapat resmi tersebut sekaligus meluruskan informasi yang selama ini bias dan menegaskan perlunya koordinasi intensif antara masyarakat, pemerintah desa, Perhutani, dan PT BSI. Komisi IV DPRD Banyuwangi menekankan pentingnya edukasi dan komunikasi publik yang berkelanjutan agar kesalahpahaman serupa tidak terulang.

Dengan kejelasan posisi hukum, status kawasan, dan legalitas KTH, masyarakat kini diharapkan bisa melihat fakta lapangan secara objektif berdasarkan data resmi instansi terkait. (rag/bp-bwi)