Pasien BPJS Diduga Alami Penolakan di RS Mitra Keluarga Waru, Keluarga Kecewa

Sidoarjo | bratapos.com - Seorang pasien berinisial Ida N CH mengaku mengalami kendala saat berobat di RS Mitra Keluarga Waru, Sidoarjo, pada Minggu malam (20/4). Ia datang ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) dengan keluhan gejala nyeri ulu hati, mual, muntah hingga beberapa kali, dan tekanan darah fluktuatif. Namun, menurut keterangan pasien, ia tidak mendapatkan pelayanan lanjutan setelah menyampaikan ingin menggunakan layanan BPJS Kesehatan. 21 April 2025

"Saya hanya ingin berobat karena merasa tubuh saya sudah lemas. Tapi ketika saya bilang pakai BPJS, dokter bilang tidak bisa karena tidak dianggap gawat darurat," ujar Ida kepada awak media.

BACA JUGA : Pekan Ini, DPRD Buru Akan Panggil Pihak PLN Namlea dan Mako Terkait Pemadaman Listrik

Pihak rumah sakit melalui staf pelayanan, Dina, menjelaskan bahwa pasien diarahkan ke fasilitas kesehatan tingkat pertama (faskes 1) karena RS Mitra Keluarga Waru merupakan rumah sakit swasta tingkat lanjutan. "Pasien tidak kami tolak. Namun, sesuai prosedur BPJS, pasien perlu datang dengan surat rujukan kecuali kondisinya benar-benar gawat darurat," ujar Dina saat dikonfirmasi, didampingi petugas keamanan.

Penjelasan ini mendapat tanggapan dari suami pasien, David, yang juga merupakan Ketua Umum Flobamora DPP Pusat Indonesia Berkarya dan tenaga kesehatan. Ia menyatakan bahwa prosedur administratif tidak seharusnya menghalangi penanganan awal terhadap pasien yang dalam kondisi tidak stabil.

"Ini soal kemanusiaan. Kalau pasien sudah datang dalam keadaan lemas dan butuh pertolongan, seharusnya ditangani dulu, urusan administratif bisa menyusul," tegas David. Ia mengaku siap menempuh jalur hukum apabila perlu.

Perspektif Regulasi

Dalam Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Pasal 29 menyatakan bahwa peserta BPJS berhak memperoleh pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan tanpa rujukan apabila dalam kondisi gawat darurat. Kondisi gawat darurat sendiri didefinisikan sebagai kondisi klinis yang membutuhkan tindakan medis segera untuk menyelamatkan nyawa dan mencegah kecacatan serius.

Menurut pengamat kebijakan kesehatan publik, dr. M. Naufal Ardiansyah, M.P.H, penilaian terhadap kondisi gawat darurat memang berada pada wewenang dokter. Namun, ia menekankan pentingnya komunikasi yang jelas dan empati kepada pasien dalam situasi krisis.

“Komunikasi yang tidak tepat bisa membuat pasien merasa ditolak. Rumah sakit sebaiknya memiliki pendekatan yang lebih humanis dalam menangani pasien BPJS, apalagi jika gejala yang dialami tergolong berat,” ujarnya saat dihubungi secara terpisah.

Harapan Publik

Kasus ini menjadi catatan penting bagi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Lembaga Ombudsman dan organisasi pasien juga mendorong adanya evaluasi rutin terhadap rumah sakit mitra BPJS untuk memastikan pelayanan tetap sesuai standar.

Publik berharap agar semua fasilitas kesehatan, baik negeri maupun swasta, dapat memperkuat komitmennya dalam memberikan pelayanan tanpa diskriminasi, sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan prinsip universal coverage BPJS. sulton