Eks Karyawan JTV, Laporkan Dugaan Pelanggaran Hak Pekerja ke Disnaker Kota Madiun

Kota Madiun || Bratapos.com - Dua mantan karyawan PT Jawa Pos Media Televisi (JTV) resmi mengajukan surat pengaduan kepada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil, dan Menengah (Disnaker-KUKM) Kota Madiun pada Senin (21/4). Pengaduan tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran hak-hak ketenagakerjaan yang seharusnya mereka terima setelah pemutusan hubungan kerja (PHK).

Dalam surat pengaduan tersebut, para eks karyawan JTV menuntut pihak perusahaan agar memberikan penjelasan dan rincian menyeluruh mengenai hak-hak yang belum mereka terima. Salah satu tuntutan utama adalah kejelasan mengenai hak atas Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Manulife yang semestinya menjadi bagian dari hak pasca kerja.

BACA JUGA : Kurang dari 24 Jam, URC Macan Blambangan Ringkus Residivis Curanmor di Banyuwangi

“Hari ini, Senin (21/4), kami resmi menyerahkan surat pengaduan mengenai hak-hak dari teman-teman waktu masih bekerja di perusahaan yang lama,” ujar Dedhy Rotana Putra, salah satu perwakilan pelapor.

Dedhy menjelaskan, terdapat dua mantan karyawan yang menjadi pelapor dalam kasus ini. Salah satunya telah menerima hak pasca PHK, namun dalam jumlah yang tidak sesuai atau tidak utuh. Sementara satu lainnya sama sekali belum mendapatkan hak yang seharusnya diterima.

“Kami melaporkan secara resmi disertai dengan bukti-bukti yang mendukung,” lanjut Dedhy.

Menanggapi laporan tersebut, Mediator Hubungan Industrial Disnaker-KUKM Kota Madiun, Hary Aprianto, membenarkan bahwa pihaknya telah menerima surat pengaduan dari eks karyawan JTV. Ia mengatakan bahwa langkah selanjutnya adalah melakukan peninjauan terhadap regulasi internal perusahaan untuk memahami lebih lanjut posisi hukum dari masing-masing pihak.

“Atas laporan ini, kami akan mengkaji ulang peraturan perusahaan yang dimiliki oleh JTV. Dalam waktu dekat, kami akan melayangkan surat panggilan kepada kedua belah pihak, yakni eks karyawan sebagai pelapor dan JTV sebagai pihak terlapor,” jelas Hary.

Menurutnya, pemanggilan tersebut bertujuan untuk melakukan klarifikasi awal sebelum memasuki tahap mediasi formal.

“Tujuan kami memanggil adalah untuk melakukan klarifikasi. Setelah itu, akan dilanjutkan dengan proses mediasi,” tambahnya.

Disnaker berharap kasus ini dapat diselesaikan secara damai dan tidak berlanjut hingga ke pengadilan hubungan industrial. Hary menegaskan bahwa Disnaker akan memfasilitasi proses komunikasi antara pekerja dan perusahaan agar tercapai kesepakatan yang adil bagi kedua belah pihak.

“Kami dari dinas akan memfasilitasi agar kedua belah pihak bisa berunding dan bermusyawarah kembali. Harapannya, masalah ini bisa diselesaikan dengan baik-baik tanpa perlu naik ke ranah pengadilan,” pungkas Hary. (Jhon Mongaz)