LSM ARB Desak Kejari dan Polresta Banyuwangi Selidiki Dugaan Penyimpangan Proyek APBD 2026 Dinas Pengairan

BANYUWANGI, BRATAPOS.com – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Aliansi Rakyat Banyuwangi (ARB) mendesak aparat penegak hukum (APH) turun tangan menyelidiki dugaan penyimpangan pelaksanaan proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 di lingkungan Dinas PU Pengairan Kabupaten Banyuwangi.

Desakan tersebut disampaikan melalui surat terbuka bernomor 05/S/Terbuka/LSM ARB/XI/2026 tertanggal 10 November 2026 yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Banyuwangi, Kapolresta Banyuwangi, serta Kepala Inspektorat Kabupaten Banyuwangi.

BACA JUGA : United Perluas Pasar, Siapkan Inovasi Sepeda dan Kendaraan Listrik pada 2027

Ketua LSM ARB, Mujiono, mengungkapkan bahwa surat terbuka tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil investigasi awal dan laporan masyarakat mengenai sejumlah kegiatan proyek pengairan, khususnya di kawasan Kampung Mandar dan sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS) Banyuwangi.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian ARB adalah dugaan penggunaan anggaran APBD pada kawasan yang menurut klaim ARB secara perdata merupakan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Pelindo, tepatnya di kawasan Boom Marina.

ARB menilai penggunaan anggaran daerah di atas lahan yang berstatus HPL pihak lain perlu mendapatkan penjelasan menyeluruh, terutama menyangkut dasar hukum pemanfaatan lahan, mekanisme kerja sama, serta keberadaan Perjanjian Kerja Sama (PKS).

Menurut Mujiono, persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan menjadi tanda tanya publik. Setiap penggunaan uang rakyat harus memiliki dasar administrasi, hukum, dan pertanggungjawaban yang jelas.

"Kami meminta aparat penegak hukum tidak menganggap persoalan ini sebagai hal biasa. Penggunaan APBD harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila terdapat kegiatan yang dilaksanakan di atas lahan dengan status pengelolaan pihak lain, maka dasar hukum dan mekanisme kerja samanya harus dibuka secara terang kepada masyarakat," tegas Mujiono kepada Bratapos.com, Rabu (11/11/2026) Pagi.

Ia menegaskan, ARB tidak sedang menjatuhkan vonis ataupun menuduh pihak tertentu melakukan tindak pidana. Namun, temuan awal dan laporan masyarakat tersebut dinilai cukup menjadi alasan untuk meminta pemeriksaan lebih lanjut oleh lembaga yang berwenang.

Dalam surat terbukanya, ARB menyampaikan tiga tuntutan utama. Pertama, meminta Kejaksaan Negeri dan Polresta Banyuwangi segera melakukan penyelidikan serta mendorong audit investigatif terhadap proyek APBD 2026 di lingkungan Dinas PU Pengairan Kabupaten Banyuwangi.

Kedua, meminta Inspektorat Kabupaten Banyuwangi membuka akses informasi secara transparan terkait dokumen pengadaan melalui LPSE, Surat Perintah Kerja (SPK), serta laporan perkembangan fisik pekerjaan proyek pengairan tahun anggaran 2026.

Ketiga, meminta pimpinan Dinas PU Pengairan Kabupaten Banyuwangi memberikan klarifikasi terbuka kepada masyarakat mengenai pelaksanaan proyek yang menjadi sorotan tersebut.

"Kami ingin semuanya terang. Jika pelaksanaannya sudah sesuai aturan, silakan dibuktikan dengan dokumen dan penjelasan resmi. Tetapi apabila ditemukan indikasi penyimpangan, kami berharap aparat berwenang menindaklanjutinya sesuai ketentuan hukum yang berlaku," ujarnya.

Mujiono juga menyampaikan bahwa ARB telah mengamankan sejumlah dokumen awal, foto kondisi lapangan, serta rekaman keterangan warga yang disebut sebagai bahan pendukung laporan.

Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial dan partisipasi masyarakat dalam mengawasi pengelolaan keuangan negara, sebagaimana semangat pemberantasan tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Surat terbuka itu turut ditembuskan kepada Bupati Banyuwangi dan Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi, agar persoalan tersebut mendapat perhatian serta pengawasan dari unsur pemerintahan dan legislatif.

Kini, bola berada di tangan instansi terkait. Kejaksaan, kepolisian, dan Inspektorat diharapkan memberikan respons profesional dengan menelaah dokumen, memeriksa dasar hukum penggunaan anggaran, serta memastikan kesesuaian pelaksanaan proyek dengan ketentuan yang berlaku.

"Transparansi pengelolaan APBD bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat. Setiap rupiah uang rakyat harus dipastikan digunakan sesuai peruntukan dan memberikan manfaat nyata bagi kepentingan publik," pungkasnya.

Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan atau klarifikasi resmi dari pihak Dinas PU Pengairan Kabupaten Banyuwangi maupun instansi terkait mengenai dugaan yang disampaikan LSM ARB. Karena itu, dugaan tersebut masih memerlukan verifikasi dan pembuktian lebih lanjut oleh pihak berwenang. (rag/bp-bwi)