Anggota DPRD Buru Soroti MBG Yang Tidak Memenuhi Istandar Gizi

Namlea | bratapos.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh Pemerintah Pusat (Pempus) tengah disoroti sejumlah pihak. Pasalnya, menu makanan yang dibagikan ke sekolah-sekolah belum memenuhi standar gizi yang terbilang sangat layak.

Seperti yang terjadi pada beberapa sekolah di Namlea, Kabupaten Buru, Maluku. Alhasil dapur MBG kini mendapat sorotan serius dari salah satu anggota DPRD Buru, Partai NasDem, Mochtar Ternate.

BACA JUGA : Warga Kumpulrejo Protes Dan Bentangkan Spanduk Tolak Pengeboran Minyak Oleh PT TGE.

“Menu yang dibagikan kepada siswa pada hari-hari awal pelaksanaan program tersebut belum memenuhi standar gizi yang layak bagi anak sekolah,” ujar Mochtar, dikutip dari salah satu media online di Kabupaten Buru, Selasa (10/3/2026).

Wakil Rakyat yang membidangi kesehatan di Komisi III DPRD Buru mengungkapkan, sorotan tersebut muncul setelah pelaksanaan pembagian MBG di SD Al-Hilal 1 Namlea yang memiliki 267 siswa, dan SMP Negeri 1 Namlea dengan 18 kelas, memiliki siswa sekitar 480 orang.

“Hari pertama pembagian MBG, Senin 9 Maret 2026,para siswa menerima menu yang terdiri dari satu potong tahu setengah matang, satu potong ayam berukuran kecil belum matang sempurna, satu buah pisang tuju bulan, serta satu potong kue,” ungkapnya.

“Sementara pada hari kedua pembagian, Selasa 10 Maret 2026, menu yang diberikan berupa satu bungkus kecil kacang goreng, satu butir telur rebus, beberapa potong kasbi goreng berukuran kecil sekitar satu hingga dua sentimeter, serta lima buah kelengkeng,” lanjut ia menambahkan.

Dikatakan, komposisi dan kualitas menu tersebut perlu menjadi perhatian serius karena belum mencerminkan standar makanan bergizi yang seharusnya diterima siswa dalam program MBG.

“Program ini sangat baik karena bertujuan mendukung kesehatan dan pertumbuhan anak-anak sekolah. Namun kualitas makanan yang diberikan harus benar-benar memenuhi standar gizi dan juga layak dikonsumsi,” ujarnya.

Ia menegaskan, bahwa evaluasi terhadap menu MBG perlu segera dilakukan oleh pihak terkait, termasuk pengawasan yang lebih ketat terhadap proses penyediaan makanan, mulai dari kualitas bahan, proses pengolahan, hingga kelayakan makanan yang dibagikan kepada siswa.

“Perbaikan segera dilakukan agar program MBG benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi para siswa di Namlea, serta mendukung peningkatan kesehatan dan konsentrasi belajar mereka di sekolah,” tegasnya.

Diketahui, menurut Badan Gizi Nasional (BGN) bahwa, seluruh menu dalam Program MBG disusun berdasarkan standar Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang ditetapkan Kementerian Kesehatan. Penetapan standar ini bertujuan memastikan asupan gizi penerima manfaat tidak sekadar mengenyangkan, tetapi benar-benar memenuhi kebutuhan nutrisi harian.

Ketentuan tersebut diatur dalam Keputusan Kepala BGN RI No. 401.1 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG Tahun Anggaran 2026, yang menegaskan bahwa penyusunan menu MBG wajib mengacu pada standar gizi nasional.

Menu MBG dirancang secara terukur dengan memperhatikan keseimbangan zat gizi makro dan mikro, seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Standar AKG menjadi acuan utama agar setiap sajian memiliki nilai gizi yang sesuai dengan kelompok sasaran, mulai dari peserta didik hingga ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Sarbin