Warga Hentikan Proyek Pavingisasi di Desa Brahu, Diduga Gunakan Material di Bawah Standar

Ponorogo || Bratapos.com - Pekerjaan pavingisasi jalan di Desa Brahu, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo, terpaksa dihentikan warga. Pasalnya, material paving yang digunakan diduga tidak sesuai dengan spesifikasi teknis sebagaimana tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Paving yang seharusnya menggunakan jenis K-250 untuk konstruksi jalan, justru didatangkan dengan kualitas di bawah standar. Fakta itu terungkap ketika warga bersama pendamping desa dan konsultan melakukan pengecekan di lokasi proyek. Mereka menemukan bahwa harga paving yang dibeli hanya sekitar Rp55–61 ribu per meter, jauh di bawah harga pasaran paving K-250 yang berkisar Rp85–100 ribu per meter.

BACA JUGA : Pekan Ini, DPRD Buru Akan Panggil Pihak PLN Namlea dan Mako Terkait Pemadaman Listrik

“Begitu dicek, ternyata paving-nya tidak ada spesifikasi. Kami minta diganti sesuai RAB,” ujar salah satu warga Dukuh Besaran yang enggan disebutkan namanya, Sabtu (4/10/2025).

Warga tersebut juga menegaskan pembangunan jalan menuju masjid di Dukuh Besaran harus menggunakan material sesuai ketentuan agar hasilnya kuat dan berumur panjang.

“Kalau kualitasnya di bawah standar, nanti cepat rusak. Sayang uang rakyat,” imbuhnya.

Menurutnya, proyek jalan dengan panjang 105 meter dan lebar 3 meter itu menelan anggaran Rp75 juta yang bersumber dari Dana Desa (DD) tahun 2025. Pengerjaan yang baru dimulai pada Rabu (1/10/2025), akhirnya dihentikan warga pada Jumat (3/10/2025), setelah temuan tersebut mencuat.

Sardi, Kepala Dukuh (Kamituwo) Dukuh Besaran, yang turut mengawal pelaksanaan proyek itu, mengaku keliru dalam pembelian material. Ia beralasan tidak memahami spesifikasi teknis yang dimaksud dalam RAB.

“Saya memang tidak tahu soal spek K-250 itu. Saya beli paving di toko dengan harga Rp61 ribu per meter karena niatnya biar segera dikerjakan,” tutur Sardi dengan nada menyesal.

Ia mengatakan seluruh material sudah disiapkan di lokasi proyek. Namun setelah pendamping desa dan konsultan turun ke lapangan, mereka menegur karena paving yang digunakan tidak sesuai standar.

“Ya akhirnya kami hentikan dan paving dikembalikan ke toko,” ujarnya.

Lebih jauh, Sardi juga blak-blakan menyebut alasan memilih material di bawah standar. Ia mengaku khawatir anggaran tidak mencukupi, terutama karena proyek juga dikenakan pajak.

“Kalau beli paving sesuai RAB, nanti tidak cukup buat bayar pajak. Jadi saya ambil yang di bawah. Tapi ternyata salah,” katanya polos.

Meski demikian, Sardi memastikan pihak toko telah bersedia menerima pengembalian dan akan menyiapkan paving baru sesuai RAB.

“Kami sudah koordinasi dengan toko, mereka siap ganti. Tapi belum tahu kapan bisa dikirim. Kalau sudah datang, kami lanjutkan lagi,” pungkasnya.

Meski secara administrasi proyek tercatat sebagai pekerjaan swakelola dan padat karya, informasi di lapangan menyebut pengerjaan justru diborongkan kepada pihak lain. Hal ini memperkuat dugaan bahwa pelaksanaan tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip yang diatur dalam penggunaan Dana Desa.

Hingga berita ini diturunkan, Kepala Desa Brahu, Ali Imron, belum memberikan keterangan resmi. Upaya konfirmasi melalui panggilan telepon maupun pesan singkat belum mendapat respons.