BANYUWANGI, BRATAPOS.com — Penolakan terhadap rencana Pemerintah Kabupaten Banyuwangi membentuk Dana Abadi Daerah (DAD) semakin menguat. Sabtu (29/11/2025) siang, tiga elemen masyarakat sipil (APPM, YAAC, dan KODEPUTIH) secara resmi mengumumkan Pernyataan Sikap Publik, yang dibacakan langsung oleh Ketua Umum APPM Banyuwangi, M. Rofiq Azmi.
Mereka menolak dua Raperda strategis yang saat ini tengah digagas eksekutif, yakni:
BACA JUGA :
HUT ke-109 Tahun, RSUD Dr. Hardjono Ponorogo Usung "Supertim" Menuju Layanan Kesehatan Berstandar Internasional
▪︎ Raperda Pembentukan dan Pengelolaan Dana Abadi Daerah Bidang Pendidikan
▪︎ Raperda Pembentukan dan Pengelolaan Dana Abadi Daerah Bidang Pekerjaan Umum (PU)
Raperda ini dianggap tidak hanya bermasalah secara konsep, namun juga penuh risiko fiskal dan mengancam keberlanjutan aset strategis daerah.
Dalam pernyataannya, Rofiq membeberkan lima alasan fundamental yang menjadi dasar penolakan mereka, antara lain:
1. DAD Dinilai Menghasilkan Real Return Negatif. Skema investasi yang ditawarkan pemerintah dianggap kontraproduktif. Mereka menilai inflasi, pajak, volatilitas suku bunga, dan tren pelemahan rupiah justru dapat membuat nilai riil DAD menyusut dari tahun ke tahun.
“Uang yang terlihat bertambah secara nominal di atas kertas, sebenarnya mengecil secara nilai riil,” tegas Rofiq.
2. Berpotensi Memaksa Penjualan Aset Strategis Daerah. Sumber modal awal DAD disebut berasal dari rencana penjualan saham tambang PT Merdeka Copper Gold (MDKA), salah satu aset paling bernilai milik Banyuwangi.
Jika aset strategis ini dilepas, daerah akan kehilangan Posisi tawar terhadap sektor pertambangan, Akses atas data dan potensi mineral dan Manfaat ekonomi jangka panjang bagi generasi berikutnya.
Rofiq menilai, langkah tersebut merupakan kebijakan yang “mengorbankan masa depan demi skema investasi berisiko tinggi.”
3. DAD Mengunci APBD dan Mengancam Pelayanan Publik. Dana abadi mewajibkan penyisihan anggaran besar secara rutin dan berkelanjutan. Kondisi ini berpotensi Mengurangi fleksibilitas keuangan daerah, Membatasi ruang fiskal pembangunan dan Mengancam keberlanjutan layanan publik esensial.
Padahal sektor Pendidikan dan PU selama ini sudah ditopang oleh berbagai skema pendanaan pusat, mulai BOSP, DAU, DAK Fisik, hingga Dana Infrastruktur.
4. Tidak Didukung Kajian Akademik yang Layak. Hingga kini, eksekutif disebut belum menyertakan dokumen akademik yang menjadi syarat mutlak penyusunan Raperda.
Elemen yang disebut tidak tersedia antara lain Proyeksi nilai jangka panjang DAD, Analisis risiko suku bunga & inflasi, Dampak fiskal jangka panjang terhadap APBD, Baseline kebutuhan riil Pendidikan dan PU, sertabEconomic sensitivity analysis. Raperda ini, dinilai belum memenuhi standar kelayakan kebijakan publik.
5. Secara Hukum Mustahil Dijalankan Tanpa Persetujuan DPRD. Kelompok sipil menegaskan bahwa DAD tidak bisa dipaksakan tanpa Persetujuan Bersama DPRD dan Bupati, sebagaimana diatur dalam UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 245 ayat (1): “Perda ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD.” dan Pasal 245 ayat (3): “Jika tidak ada persetujuan bersama, maka Perda tidak dapat ditetapkan.”
Artinya, jika DPRD menolak, Perda otomatis gugur. Selain itu, Tanpa Perda, DAD tidak memiliki dasar hukum. Serta Tidak ada ruang interpretasi lain.
Rofiq menyatakan, narasi yang mengatakan DAD tetap bisa berjalan meski DPRD menolak adalah Klaim menyesatkan (misleading) dan bertentangan dengan Undang-Undang.
Satu-satunya regulasi yang bisa dibentuk tanpa DPRD adalah Perkada, namun itu hanya aturan pelaksana, bukan pembentuk DAD.
Rofiq juga membeberkan hasil komunikasinya dengan Ruliyono, Ketua Fraksi Golkar DPRD Banyuwangi, yang menyatakan bahwa tidak ada agenda pembahasan Raperda DAD dalam rapat paripurna malam ini.
Menurutnya, paripurna hanya akan membahas dan mengesahkan tiga Perda, yakni Perda Pancasila, Perda Pesantren, dan Perda Produk Unggulan.
Sebagai opsi yang dinilai lebih aman dan realistis, APPM–YAAC–KODEPUTIH mendorong pembentukan Badan Pengelola Investasi Daerah (BPID). Skema ini dinilai lebih Transparan, Tidak memaksa penjualan aset strategis, Stabil terhadap risiko makro, dan Minim beban bagi APBD.
Konsep BPID disebut memiliki dasar hukum yang kuat dan sejalan dengan berbagai regulasi nasional, antara lain UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD), PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri No. 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Nomenklatur dan Penataan Peraturan Daerah, dan POJK No. 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro.
Dalam model ini, BPID tidak mengelola APBD rutin, melainkan kekayaan daerah yang dipisahkan, sehingga struktur, pengawasan, dan arah investasinya lebih terkendali serta tidak membebani belanja wajib daerah.
Menurut Rofiq, pendekatan tersebut lebih sesuai dengan kondisi fiskal Banyuwangi dan dapat menjadi jalan tengah antara kebutuhan peningkatan nilai aset daerah dan prinsip kehati-hatian fiskal (fiscal prudence).
Ketiga kelompok masyarakat sipil ini, menyatakan akan:
▪︎ Mengawal penuh isu DAD
▪︎ Melibatkan akademisi, komunitas guru, praktisi pembangunan, dan masyarakat
▪︎ Menjaga agar kebijakan publik dibangun berdasarkan data, bukan kepentingan kelompok
APPM – YAAC – KODEPUTIH menegaskan, “Kami menolak secara total Raperda Dana Abadi Daerah (DAD) Bidang Pendidikan dan Bidang Pekerjaan Umum. Kami mendesak DPRD Banyuwangi untuk menghentikan seluruh proses pembahasan dan pengesahannya demi melindungi aset strategis daerah, menjaga kesehatan fiskal, dan memastikan masa depan Banyuwangi tetap berada pada jalur yang benar. Demi Banyuwangi yang Berdaulat, Transparan, dan Sejahtera,” pungkasnya, (rag/bp-bwi)
