PPAT di Gresik Dan Pegawai ASK BPN Saling Bersaksi, Reza Akui Bapaknya Sering Ngurus Sertifikat Ke BPN

GRESIK || Bratapos.com - Terdakwa Resa Andrianto PPAT Gresik dan terdakwa Adhienata Putra Deva, asisten surveyor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Gresik kembali menjalani sidang di Pengadilan Negeri (PN) Gresik. Kedua terdakwa tersebut diseret kemeja hijau diduga terlibat perkara dugaan pemalsuan dokumen pengurusan sertifikat hak milik (SHM) milik Tjong Cien Sieng pengusaha asal Surabaya.

Dalam kesaksiannya Reza dihadapan majelis hakim yang diketuai oleh Sarudi, awal mulanya dirinya tidak tahu pasti kasus ini yang menyeret dirinya. Namun setelah dikonfrontir oleh penyidik Polres Gresik dengan Ica dan Novi baru saya tahu permasalahannya.

BACA JUGA : HUT ke-109 Tahun, RSUD Dr. Hardjono Ponorogo Usung "Supertim" Menuju Layanan Kesehatan Berstandar Internasional

"Saya tidak terlibat dalam kasus ini, karena yang dipalsukan itu apa, yang seperti dituduhkan jaksa terhadap saya sesuai dengan dakwaannya. Sebab saya tidak merasa melakukan tandatangan, hanya stempel PPAT yang dilakukan staf saya," lontar jawaban Reza ketika ditanya oleh hakim Sarudi, Kamis 2 Oktober 2025.

Hakim pun terus mencecar pertanyaan seputar berdirinya kantor PPAT dan Bundi Riyanto orang tua dari Reza yang saat ini masih DPO. Sebab beberapa saksi yang sudah diperiksa selalu menyebutkan Budi, sehingga hakim menggali lebih dalam tentang Budi.

"Bapak sering ke kantor dalam satu Minggu itu sampai 4 kali, namun bapak hanya sekedar mampir dan terkadang menanyakan berkas, sebab orang tua saya sering mengurus sertifikat ke BPN. Namun kalau soal pengurusan milik Tjong Cien Sieng saya benar-benar tidak tahu," ujarnya. "Hubungan antara saya dengan orang tua tidak harmonis," sambung Reza.

Sidang sedikit memanas ketika jaksa mendapat kesempatan bertanya ke terdakwa. Namun terdakwa sempat bersitegang dengan jaksa, karena menurutnya pertanyaan jaksa dinilai menyudutkan dirinya tentang pesan WhatsApp dari mantan stafnya yakni Novi.

"Saya sudah sampaikan ke majelis hakim tentang pesan WhatsApp tentang konfirmasi, namun saudara jaksa pertanyaannya menyudutkan saya. Saya waktu itu di rumah sakit, jadi saya tidak tahu tentang stempel di dokumen," tegasnya. "Saya ambil alih pertanyaannya," timpal hakim sambil ketok palu menghentikan persetegangan.

Menurut keterangan ahli yang dihadirkan oleh jaksa, terjadinya dan terbitnya dokumen palsu itu persyaratan yang palsu sehingga terbitlah sertifikat. "Pasal 55 itu syaratnya harus dilakukan kerjasama dengan sadar dan mengetahui," ujar ahli dari universitas Unaer. (Jamal Sintaru)