PNS RS Paru Madiun Dilaporkan atas Dugaan Penipuan SK CPNS, Korban Rugi hingga Rp170 Juta

Kota Madiun || Bratapos.com - Seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Rumah Sakit Paru (RS Paru) Manguharjo, Kota Madiun, berinisial Aj, resmi dilaporkan ke Polres Madiun Kota atas dugaan penipuan, penggelapan, serta pemalsuan Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil (SK CPNS).

Laporan tersebut diajukan oleh empat korban masing-masing berinisial MD, AA, YD, dan MR pada Kamis, 27 November 2025, setelah mengalami kerugian materiil dan immateriil dalam jumlah besar. Para korban mengaku mengalami kerugian antara Rp100 juta hingga Rp170 juta, uang yang mereka serahkan kepada Aj dengan harapan bisa lolos seleksi CPNS maupun PPPK.

BACA JUGA : Kurang dari 24 Jam, URC Macan Blambangan Ringkus Residivis Curanmor di Banyuwangi

Menurut keterangan para korban, Aj menjanjikan kelulusan seleksi ASN pada sejumlah instansi, khususnya sektor kesehatan dan pendidikan. Untuk meyakinkan korbannya, Aj bahkan menyerahkan salinan SK CPNS yang belakangan diduga kuat palsu setelah dilakukan pengecekan internal oleh para korban dan tim kuasa hukum.

Pendekatan kepada para korban dilakukan sejak pertengahan tahun lalu. Aj disebut membangun kepercayaan dengan menunjukkan relasi fiktif serta dokumen-dokumen yang seolah berasal dari kementerian terkait.

Pelaporan tersebut dilakukan dengan didampingi kuasa hukum para korban, yakni Suryajiyoso, SH., MH. dan Ahmad Purwohadi, SH., MH.

“Kami mendampingi para korban yang merasa dirugikan secara materiil dan immateriil. Kami meminta kepolisian segera melakukan penyelidikan dan mengungkap kasus ini secara transparan,” ujar Suryajiyoso di depan Mapolres Madiun Kota.

Kuasa hukum juga menegaskan bahwa laporan tidak hanya mencakup dugaan penipuan dan penggelapan.

“Kami tidak hanya mengajukan Pasal 372 dan 378 KUHP tentang penggelapan dan penipuan. Dalam kasus ini, kami juga melaporkan Pasal 263 KUHP terkait pemalsuan surat, karena adanya SK CPNS palsu yang diberikan kepada klien kami. Selain itu, kami menduga terdapat unsur Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang TPPU,” tegasnya.

Suryajiyoso menambahkan bahwa dugaan TPPU muncul karena aliran dana yang diterima Aj diduga dialihkan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk proses rekrutmen seperti yang dijanjikan.

Para korban berharap agar kasus ini segera menemukan titik terang, dan menjadi pelajaran bagi masyarakat untuk tidak mudah percaya pada tawaran kelulusan ASN melalui jalur ilegal.

“Semoga kasus ini dapat diusut tuntas dan menjadi peringatan keras agar masyarakat lebih berhati-hati terhadap praktik rekrutmen ASN ilegal yang semakin marak,” pungkas kuasa hukum.