Pedagang Pasar Besar Madiun Keberatan, Pemkot Tetap Berlakukan Retribusi Penuh

Kota Madiun || Bratapos.com - Pemerintah Kota Madiun mengambil sikap tegas terkait polemik pembayaran retribusi kios di Pasar Besar Madiun (PBM). Meski menuai keluhan dari sejumlah pedagang, Pemkot melalui Dinas Perdagangan memastikan tidak akan memberikan keringanan untuk tahun ini.

Kepala Dinas Perdagangan Kota Madiun, Harum Kusumawati, menegaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan keputusan final dari Wali Kota. “Sebelumnya memang ada kebijakan keringanan. Namun untuk tahun ini, tidak ada lagi. Ini sudah menjadi keputusan pimpinan,” ujarnya usai menghadiri rapat paripurna di DPRD Kota Madiun, Selasa (22/7/2025).

BACA JUGA : HUT ke-109 Tahun, RSUD Dr. Hardjono Ponorogo Usung "Supertim" Menuju Layanan Kesehatan Berstandar Internasional

Ia menjelaskan, tarif retribusi kios yang dikenakan selama ini tidak berubah sejak 2011. “Angka retribusinya tidak pernah naik. Bahkan masih tergolong rendah. Jadi mestinya tidak menjadi beban berlebihan bagi pedagang,” tambahnya.

Bagi pedagang yang belum melunasi retribusi, Dinas Perdagangan tetap akan menerbitkan surat peringatan (SP). Menurut Harum, langkah ini merupakan bentuk penegakan aturan. “Kalau ada yang merasa keberatan, kami terbuka untuk klarifikasi. Silakan datang langsung ke kantor,” tegasnya.

Sementara itu, dari pihak pedagang, keresahan terus bergulir. Ketua Paguyuban Pedagang Pasar se-Kota Madiun, Subagyo TA, menyatakan pihaknya masih menunggu respons DPRD atas surat permohonan audiensi yang telah diajukan.

“Kami ingin berdialog langsung dengan DPRD untuk menyampaikan aspirasi dan permintaan peninjauan ulang terhadap aturan retribusi,” jelas Subagyo.

Ia menambahkan bahwa jika tidak segera ada tanggapan, para pedagang siap menempuh langkah lanjutan. “Kalau dibiarkan terus tanpa kepastian, kami akan mendatangi langsung gedung dewan. Kami punya hak untuk menyuarakan kepentingan pedagang,” pungkasnya.

Diketahui, Dinas Perdagangan Kota Madiun baru-baru ini memasang surat peringatan di sejumlah kios Pasar Besar. SP tersebut ditujukan kepada pedagang yang menunggak retribusi hingga tahun berjalan. (Jhon Mongaz)