Ketidakhadiran Camat dan Lurah Kartoharjo dalam RDP DPRD Kota Madiun, Picu Polemik

Kota Madiun || Bratapos.com - Ketidakhadiran Camat dan para Lurah se-Kecamatan Kartoharjo dalam undangan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Madiun menuai kontroversi. Ketidakhadiran mereka dalam dua kali undangan resmi tersebut menjadi sorotan tajam dari pihak legislatif dan publik.

BACA JUGA : HUT ke-109 Tahun, RSUD Dr. Hardjono Ponorogo Usung "Supertim" Menuju Layanan Kesehatan Berstandar Internasional

RDP yang dijadwalkan untuk membahas evaluasi kinerja triwulan I tahun 2025 dinilai penting oleh DPRD Kota Madiun. Namun, pihak eksekutif melalui Camat dan para Lurah Kartoharjo justru absen dalam agenda tersebut. 

Ketika dimintai tanggapan mengenai hal ini, Wali Kota Madiun, Maidi, justru terlihat mempertanyakan kembali keberadaan undangan tersebut.

"Mana? Kapan? Pemanggilan mana?" ujar Wali Kota Maidi dengan nada mempertanyakan, saat ditemui seusai rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Madiun, Selasa (22/4/2025).

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kota Madiun, Armaya, menyatakan bahwa undangan pemanggilan untuk RDP sudah dilakukan sebanyak dua kali secara resmi.

"Undangan pertama tidak direspons sama sekali. Sedangkan pada undangan kedua, pihak yang diundang menyatakan tidak bisa hadir dengan alasan sedang mengikuti assesment di Solo," jelas Armaya.

Armaya menambahkan bahwa mekanisme pemanggilan dalam agenda resmi DPRD tidak dilakukan secara mendadak atau lisan. Surat undangan resmi telah dikirimkan kepada Wali Kota selaku kepala daerah untuk disampaikan kepada jajaran di bawahnya, termasuk Camat dan Lurah.

"Surat undangan itu ada, dan ada pula jawaban resmi dari pihak Pemerintah Kota. Jadi, bukan tanpa dasar. Semua sudah sesuai dengan prosedur," tegasnya.

Senada dengan Ketua DPRD, Sekretaris Komisi I DPRD Kota Madiun, Eko Wibowo, juga menanggapi pernyataan Wali Kota yang mempertanyakan keberadaan undangan. 

"Rasanya tidak mungkin kalau undangan itu tidak ada. Bahkan untuk undangan kedua pun sudah ada balasan dari pihak yang diundang. Maka dari itu, sangat aneh jika hal ini malah dipertanyakan," ujar Eko. (Jhon Mongaz)