Karyawan Apotek Di Denda 5 Juta, Disnaker Ponorogo Ambil Langkah Tegas Jika Terbukti Ada Pelanggaran

PONOROGO II bratapos.com - Setelah Ramai di Media Sosial Polemik Karyawan apotek di wilayah Ponorogo yang mengundurkan diri sebelum masa kontrak kerja 2 (dua) tahun rampung, dan di denda 5 (lima) juta, kini mendapat perhatian dari Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Ponorogo.

Sunaryo, Kepala Bidang Hubungan Industrial Disnaker Ponorogo, mengakui bahwa pihaknya sudah mengetahui isu tersebut dari media sosial yang belakangan ramai diperbincangkan.

BACA JUGA : Bukan Datang Menghakimi, Tapi Merangkul! Ketua PERADIN Jakbar Datang ke Lapas, Ajak Warga Binaan Bangkit & Jadi Manusia Bermanfaat

 Namun, ia menegaskan bahwa pihaknya belum dapat memberikan pernyataan resmi tanpa klarifikasi langsung kepada pihak terkait.

“Memang sudah kita pantau, tapi karena ini sensitif, kita harus pastikan dulu kebenarannya. Kami tidak bisa gegabah,” ujar Sunaryo, Minggu, (20/04/2025).

Menurut nya dalam struktur birokrasi ketenagakerjaan, Disnaker Kabupaten/Kota hanya memiliki kewenangan dalam hal pembinaan. Jika terbukti ada pelanggaran, maka langkah pertama yang dilakukan adalah klarifikasi dan edukasi kepada pihak perusahaan.

“Kalau memang ada penyimpangan, kami akan panggil untuk klarifikasi dan melakukan pembinaan. Tapi kalau tetap bandel, maka pengawasan dilimpahkan ke Disnaker Provinsi Jatim,” tambahnya.

Lebih lanjut Sunaryo menyampaikan bahwa pihaknya telah berkoordinasi internal, dan jika tidak ada halangan, pada besok, Senin 21 April 2025, Disnaker akan mendatangi apotek untuk meminta penjelasan.

“Langkah ini murni klarifikasi, untuk mencari tahu kebenaran atas apa yang saat ini viral. Kami akan tindak lanjuti dengan tetap memegang kewenangan yang kami miliki,” tegasnya.

Masih dalam kesempatan yang sama, Sunaryo juga menyinggung soal banyaknya perusahaan di Ponorogo yang membayar gaji di bawah UMK. Menurutnya, hal tersebut masih dibenarkan secara hukum selama perusahaan tersebut masuk kategori usaha mikro atau kecil.

“Aturannya jelas. Jika omzet perusahaan antara 1 hingga 5 miliar rupiah per tahun, mereka tergolong usaha mikro atau kecil, dan tidak wajib membayar gaji sesuai UMK. Hanya usaha menengah ke atas dengan omzet 5 hingga 10 miliar ke atas yang wajib mengikuti UMK,” ujarnya.

Pernyataan ini menunjukkan betapa sempitnya ruang perjuangan bagi pekerja sektor nonformal di Ponorogo untuk mendapatkan gaji layak. Mereka tidak hanya menghadapi sistem kontrak kerja yang berat sebelah, tapi juga kebijakan legal yang belum sepenuhnya berpihak pada pekerja.

Langkah dari Disnaker tentu layak diapresiasi, namun publik menanti lebih dari itu: pengawasan yang serius, aturan yang ditegakkan, dan perlindungan nyata bagi pekerja. Jika tidak, kasus seperti ini hanya akan jadi berita viral sesaat tanpa perubahan berarti.(Jaya).