Eksekutif Paparkan 7 Raperda Prioritas dalam Propemperda 2026, DPRD Banyuwangi Soroti Urgensi Regulasi Strategis

BANYUWANGI, BRATAPOS.com — Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memaparkan tujuh dari dua belas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diusulkan untuk masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026. Usulan regulasi ini dinilai sebagai langkah strategis, untuk menjawab kebutuhan pembangunan daerah sekaligus menyesuaikan arah kebijakan nasional.

Tujuh Raperda prioritas yang diusulkan eksekutif meliputi:

BACA JUGA : Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun menyalurkan Bibit Alpukat kepada Masyarakat, Dorong Pengembangan Pertanian dan Peningkatan Ekonomi

1. Raperda tentang Kearsipan

2. Raperda Barang Milik Daerah

3. Raperda Pemberian Insentif Investasi dan Penanaman Modal

4. Raperda Sistem Pendidikan

5. Raperda Kawasan Tanpa Rokok

6. Raperda Pembentukan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (SOPD)

7. Raperda lainnya yang menunjang tata kelola pemerintahan

Ketua Bapemperda DPRD Banyuwangi, Ahmad Masrohan, menegaskan bahwa penentuan prioritas Raperda didasarkan pada urgensi dan relevansi terhadap kondisi masyarakat. Aturan yang dinilai mendesak dan memberikan solusi konkret terhadap persoalan publik akan mendapat perhatian utama.

“Raperda yang dianggap mendesak, untuk segera disahkan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat akan diprioritaskan,” tegas Masrohan, Senin (17/11/2025).

Selain urgensi substansi, pihaknya juga mempertimbangkan Raperda yang bersifat mandatori sebagai pelaksanaan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Masrohan menambahkan bahwa setiap usulan, baik dari eksekutif maupun legislatif, wajib memenuhi persyaratan administrasi, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 serta Permendagri Nomor 80 Tahun 2015. Dokumen pendukung seperti Naskah Akademik dan draf Raperda menjadi syarat mutlak.

“Usulan Raperda harus dilengkapi naskah akademik, draf rancangan, materi muatan, hingga analisis keterkaitan dengan regulasi lain,” jelas politisi PDI Perjuangan asal Kecamatan Sempu itu.

Selain usulan eksekutif, DPRD Banyuwangi juga mengajukan tujuh Raperda inisiatif, masing-masing:

▪︎ Raperda tentang Penetapan Desa

▪︎ Raperda Pembentukan Produk Hukum Daerah

▪︎ Raperda Pemerataan Akses Air Bersih

▪︎ Raperda Ketahanan Keluarga

▪︎ Raperda tentang Inovasi Pariwisata

▪︎ Raperda Pembinaan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL)

▪︎ Raperda Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI)

Ketujuh Raperda tersebut, dinilai berpotensi memperkuat tata kelola daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan masyarakat Banyuwangi.

Sementara itu, terdapat tiga Raperda komulatif terbuka yang wajib disusun setiap tahun, yakni:

▪︎ Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025

▪︎ Raperda Perubahan APBD 2026

▪︎ Raperda APBD 2027

Dalam rapat kerja bersama eksekutif, Bapemperda mencatat total 22 judul Raperda yang diusulkan untuk Propemperda 2026, terdiri dari 12 usulan eksekutif, 7 inisiatif DPRD, dan 3 komulatif terbuka.

Rapat pembahasan Propemperda ini menjadi fondasi penting, untuk memastikan bahwa penyusunan regulasi di tahun 2026 berjalan lebih terencana, terukur, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat Banyuwangi.

Dengan pemilihan prioritas yang selektif dan berbasis regulasi nasional, DPRD berharap regulasi yang lahir nantinya benar-benar memberikan dampak signifikan bagi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. (rag/bp-bwi)