Diduga Tebang Pilih, Penertiban Kios di Food Court Sleko Kota Madiun Tuai Sorotan Publik

Kota Madiun || Bratapos.com - Penertiban kios yang dilakukan oleh petugas pasar di wilayah Pasar Besar Madiun kini mulai merambah ke area Food Court Sleko. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari penegakan Peraturan Daerah (Perda) Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Perda Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perda Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, serta Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 86 Tahun 2023 mengenai tata cara pemungutan retribusi.

Dalam pelaksanaannya, setiap pedagang yang dianggap melanggar ketentuan diberikan Surat Peringatan (SP), dan selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari setelah pencabutan hak penggunaan, mereka diwajibkan mengosongkan kios serta menyerahkannya kepada pihak koordinator pasar. Namun, penertiban ini menuai keluhan dari beberapa pedagang karena dinilai tidak adil dan bersifat diskriminatif.

BACA JUGA : HUT ke-109 Tahun, RSUD Dr. Hardjono Ponorogo Usung "Supertim" Menuju Layanan Kesehatan Berstandar Internasional

Salah satu pedagang yang mengaku menjadi korban penertiban sepihak adalah Angga Pramudita. Kios miliknya di area Food Court Sleko ditutup secara paksa oleh petugas pasar dengan alasan yang menurutnya tidak masuk akal dan kurang manusiawi.

“Sekitar seminggu lalu kios saya ditutup paksa. Padahal, setelah menerima SP 1, saya tetap berjualan seperti biasa. Masakan sudah matang dan siap dijual, tapi saya langsung diminta menutup kios saat itu juga. Tanpa toleransi, bahkan untuk satu hari pun. Saya juga dituduh belum membayar sewa kios, padahal saya rutin membayar melalui Bank Jatim sebesar Rp850 ribu per tahun, lengkap dengan bukti pembayaran,” ujar Angga, Minggu (20/7/2025).

Ia juga membantah tuduhan bahwa dirinya tidak berjualan selama 60 hari. Ia menegaskan bahwa setiap hari dirinya tetap beroperasi seperti biasa. Ia merasa penindakan oleh petugas pasar tidak dilakukan secara merata dan cenderung tebang pilih.

“Kios saya memang atas nama Adi, tapi sejak SP 1 saya langsung mengajukan permohonan balik nama ke Dinas Perdagangan secara tertulis. Saat ini masih dalam proses. Petugas dari Dinas bahkan memperbolehkan saya tetap berjualan sambil menunggu surat balik nama selesai. Namun petugas pasar Sleko malah melarang saya berjualan,” jelas Angga.

Sementara itu, Saat dikonfirmasi oleh media ini melalui pesan WhatsApp, Kepala Unit Pasar Sleko, Slamet, hanya memberikan jawaban singkat,

“Ke Dinas Jalan Salak saja, Pak,” tulisnya.

Upaya konfirmasi ke Dinas Perdagangan Kota Madiun pun belum membuahkan hasil. Saat ke kantor tersebut hanya ditemui oleh staf administrasi bernama Novi. Ia menyatakan bahwa Kepala Dinas dan pejabat terkait sedang mengikuti rapat yang belum diketahui kapan akan selesai.

Untuk diketahui, Berdasarkan informasi yang diperoleh media ini, terdapat dugaan praktik pengelolaan kios yang diskriminatif oleh oknum petugas pasar. Misalnya, ditemukan pedagang yang memiliki lebih dari satu kios, namun menggunakan sebagian untuk gudang atau dapur, yang seharusnya tidak sesuai aturan. Bahkan, ada pedagang yang menunggak pembayaran sewa tetapi masih diizinkan berjualan, sementara yang lain langsung ditindak.

Lebih lanjut, muncul dugaan adanya praktik tidak sehat berupa "suap" kepada oknum tertentu untuk meloloskan pelanggaran, sehingga penertiban tidak berjalan secara objektif dan adil. (Jhon Mongaz)