Pembangunan Drainase di Desa Lengkong Diduga Sarat Penyimpangan, LSM WAR Soroti Anggaran

Mojokerto | Bratapos.com — Proyek pembangunan drainase di Dusun Jati Wetan, Desa Lengkong, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, menjadi sorotan tajam dari Lembaga Swadaya Masyarakat Wadah Aspirasi Rakyat (LSM WAR).

BACA JUGA : Warung Kopi Asem di Banyuwangi Ludes Terbakar Dini Hari, Diduga Akibat Korsleting Listrik

Proyek yang bersumber dari Dana Desa tahun anggaran 2025 senilai Rp225.213.600 tersebut dikerjakan secara swakelola dengan volume panjang 231 meter. Namun, berdasarkan temuan di lapangan, LSM WAR menduga ada kejanggalan dalam penggunaan anggaran proyek.

Direktur Konstruksi LSM WAR, Ir. Haryanto B, SH, M.Si, saat ditemui wartawan di lokasi pada Kamis (7/8/2025), mengungkapkan hasil analisis estimasi biaya yang mencurigakan.

“Dari hasil kalkulasi kami, biaya pembelian U-Ditch dan cover drainase tidak sampai 60 persen dari total anggaran yang dialokasikan,” ujar Haryanto, yang akrab disapa Bung Hary.

Berikut rincian estimasi yang disampaikan:

Jumlah U-Ditch: 193 pcs (dengan panjang 1,2 meter per unit untuk menutup total 231 meter)

Harga per U-Ditch: Rp480.000

Total biaya U-Ditch: Rp92.640.000

Harga per cover: Rp125.000

Total biaya cover: Rp24.125.000

Subtotal: Rp116.765.000

PPN & PPh (12,5%): Rp14.595.625

Total keseluruhan: Rp131.360.625

Dengan anggaran Rp225.213.600, terdapat sisa dana sebesar Rp93.870.975 yang belum jelas penggunaannya.

“Ini yang kami pertanyakan. Ke mana sisa anggaran ini dialokasikan? Jangan sampai ada penyalahgunaan dana desa yang merugikan masyarakat,” tegas Bung Hary.

Hingga berita ini ditayangkan, Kepala Desa Lengkong, Nuroso, belum memberikan tanggapan. Upaya konfirmasi yang dilakukan tim Bratapos melalui pesan WhatsApp disertai lampiran dokumentasi pekerjaan tidak mendapat balasan.

Sementara itu, salah satu warga berinisial HS (38) juga menyayangkan sikap tertutup kepala desa.

“Pak Kades itu memang susah dihubungi. Jangankan wartawan, warga sendiri saja kalau telepon atau kirim pesan sering tidak direspons,” ujar HS kepada Bratapos, Kamis (7/8).

LSM WAR mendesak pihak inspektorat dan aparat penegak hukum untuk turun tangan melakukan audit menyeluruh terhadap proyek tersebut demi menjamin transparansi penggunaan dana desa.

(CN/RY)