Rapat Paripurna Pemkab dan DPRD Banyuwangi Pastikan Tidak Ada Kenaikan Tarif PBB

BANYUWANGI || Bratapos.com – Pemkab bersama DPRD Banyuwangi menegaskan bahwa tidak ada kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Penegasan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Sidang DPRD Banyuwangi, Rabu (20/8/2025) malam.

Dalam rapat tersebut, DPRD mengesahkan Raperda Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Aturan itu menegaskan penerapan sistem multitarif dalam penentuan PBB-P2, yang berarti tarif tetap sama seperti sebelumnya.

BACA JUGA : DPRD dan Pemkot Madiun Sepakati RAPBD 2027, Efisiensi Belanja Jadi Strategi Pembangunan

Rapat paripurna ini merupakan usulan Pemkab Banyuwangi, sebagai tindak lanjut hasil konsultasi bersama Panitia Khusus (Pansus) DPRD Banyuwangi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Kita berkomitmen menggunakan sistem multitarif, sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 1 Tahun 2024. Dengan demikian, jelas tidak ada kenaikan tarif PBB-P2,” tegas Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani.

Bupati Ipuk juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat, mulai tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga berbagai kalangan yang telah memberi masukan sekaligus ikut mengawasi kebijakan pemerintah.

“Terima kasih atas partisipasi masyarakat. Saran dan masukan yang diberikan merupakan bagian penting dari pengawasan terhadap kerja pemerintah,” ucap Ipuk.

Selain itu, Ipuk mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga kekompakan. “Banyuwangi akan maju jika kita semua bersatu,” tuturnya.

Sementara itu, pimpinan sidang yang juga Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Michael Edy Hariyanto, menegaskan bahwa rapat paripurna ini merupakan permintaan langsung dari Bupati untuk memastikan tidak ada kenaikan tarif PBB-P2.

“Ini menunjukkan bahwa Ibu Bupati mendengarkan aspirasi masyarakat. Terbukti, tidak butuh waktu lama rapat paripurna bisa terlaksana,” ungkap Michael. (rag/bp-bwi)